Lusa, Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru Gelar GMP Masyarakat Diminta Tak Khawatir Soal Ketersedian Pangan

Lusa, Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru Gelar GMP Masyarakat Diminta Tak Khawatir Soal Ketersedian Pangan
Ket Foto : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru H Maisisco S.Sos,M.Si saat Dialog bersama RRI Pekanbaru / Foto DKP Kota Pekanbaru.

DEWANATANEWS.COM, PEKANBARU -  Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) lusa atau Kamis 29 Februari 2024.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru H Maisisco S.Sos,M.Si saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif Pekanbaru Pagi Ini Pro 1 RRI Pekanbaru,  Selasa (27/2/2024).

Dia mengajak masyarakat untuk tidak khawatir terkait dengan fluktuasi harga pangan yang terjadi akhir-akhir ini.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli kebutuhan pangan rumah tangga sesuai dengan komoditas yang tersedia dan harga yang relatif lebih murah," himbaunya.

Pada pelaksanaan GPM tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru menurutnya akan menyediakan 12 jenis komoditas pangan, mulai dari beras medium dan premium, gula, minyak goreng, cabai, bawang, daging ayam ras, telur, daging sapi beku, aneka pangan olahan ayam dan sejumlah komoditas lainnya.

Setelah pelaksanaan GPM, jelas Maisisco, Pemerintah Kota, khususnya melalaui TPID maupun langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan, biasanya melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana dampak yang diberikan dari pelaksanaan kegiatan GPM  itu terhadap kondisi di lapangan.

Ket Foto : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru H Maisisco S.Sos,M.Si saat Dialog bersama RRI Pekanbaru / Foto DKP Kota Pekanbaru.  

 

"Jadi GPM yang kita lakukan juga merupakan sarana yang terukur. Bila masih belum stabil, maka akan kembali dilaksanakan langkah intervensi selanjutnya,'' kata dia.

Dinas Pangan sendiri, jelas  Maisisco, juga melakukan langkah-langah penguatan ketahanan pangan di tengah masyarakat lewat-pogram-program penguatan ketahanan pangan berbasis lokal.

Salah satunya dengan penguatan peran kelompok wanita tani untuk bisa memanfaatkan lahan kosong untuk menghasilkan komoditas pangan tertentu  sehingga sedikit banyak bisa menekan dampak inflasi khususnya pada daerah-daerah rentan.

Pada kesempatan itu, Maisisco juga mengajak masyarakat bersama-sama mengawasi terhadap praktik-praktik penimbunan, atau pembelian komoditas pangan dalam jumlah yang tidak wajar, atau juga ikut mengawasi penjualan komoditas yang disubsidi pemerintah, namun masih di jual di atas harga penetapan pemerintah.

''Misalnya, beras SPHP Bulog, harganya kan sudah disubsidi oleh pemerintah, dengan HET pada Rp57.500 per kemasan 5 kilogram. Kalau ada Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual  di atas harga tersebut, laporkan pada kita, dan akan diberikan sanksi bahkan sampai penutupan tempat usaha,'' tegas Maisisco.

Dia juga memastikan pemerintah hadir dalam upaya memastikan ketersediaan pangan di tengah masyarakat dan memastikan terjadinya stabilisasi harga pangan.

Salah satunya, dijelaskan Maisisco adalah dengan melaksanakan pengawasan secara rutin setiap hari di pasar terhadap fluktuasi harga  dan mencarikan solusi terhadap kondisi tersebut.

''Kita setiap hari melakukan pemantauan harga di pasar dan hampir setiap hari juga, Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) melakukan rapat untuk mencari solusi terhadap kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, rapat itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, namun secara langsung juga dipimpin Kementerian Dalam Negeri,'' kata dia.

Dijelaskan Maisisco, yang saat itu juga didampingi Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinal Husna menjelaskan, di setiap momen menjelang hari besar keagamaan sudah lazim terjadi fluktuasi harga yang disebabkan lonjakan permintaan. Namun, tahun ini juga tidak bisa dinafikan faktor alam berupa perubahan iklim ikut menentukan menurunnya produktivitas lahan pertanian di tanah air.

Namun, Maisisco memastikan Pemerintah Kota Pekanbaru terus memantau dan mencarikan solusi terhadap kondisi tersebut.

''Misalnya terjadi kelangkaan komoditas, atau harganya relatif tinggi selama beberapa hari, kita lakukan rapat bersama, disiapkan  GPM dengan tujuan pemerintah mengintervensi terhadap kondisi yang terjadi di lapangan, baik dalam bentuk penyediaan komoditas atau intervensi dalam bentuk memotong rantai distribusi untuk menekan harga,'' imbuh Maisisco. **

Berita Lainnya

Index