Latest Posts

Empat Terduga Pelaku Pencurian Dana ATM Kini Diamankan, DPO Terakhir Ditangkap di Penginapan Deli Serdang

Sat, 31 Oct 2026 20:17:23 +0700

PELALAWAN — Pelarian terduga pelaku terakhir dalam kasus dugaan pencurian dana melalui ATM di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, akhirnya berakhir. Tim Polsek Ukui berhasil menangkap Imam Charis Pramudya alias Imam bin Suyadi di sebuah penginapan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (29/10/2026).
Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari, S.Sos., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Ukui AKP Mike Kurniawan, S.H., M.H., menyampaikan informasi penangkapan tersebut pada Sabtu (31/10/2026).
Imam merupakan terduga pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan menjadi target terakhir dalam pengejaran kasus tersebut.

Kasus dugaan pencurian dana melalui ATM itu dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/95/X/2026/SPKT/Polsek Ukui/Polres Pelalawan/Polda Riau, tertanggal 19 Oktober 2026. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Kamis (15/10/2026), sekitar pukul 16.30 WIB, di Kelurahan Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Dalam upaya pengungkapan, tim yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Ukui Ipda Dodo Arifin, S.H., M.H., berangkat menuju Kota Medan berdasarkan arahan Kapolres Pelalawan melalui Kapolsek Ukui. Tim melakukan pengejaran untuk mencari dan mengamankan satu orang terduga pelaku yang sebelumnya belum berhasil ditangkap.

Pengejaran tersebut membuahkan hasil pada Kamis (29/10/2026), sekitar pukul 12.55 WIB. Imam diamankan di salah satu penginapan RedDoorz di Jalan Pasar V Timur No. 25–27, Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Setelah ditangkap, terduga pelaku dibawa ke Polsek Ukui untuk diserahkan kepada penyidik. Ia selanjutnya menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan penangkapan tersebut, Unit Reskrim Polsek Ukui kini telah mengamankan empat orang terduga pelaku dalam kasus pencurian dana ATM.

Keempat terduga pelaku yang telah diamankan masing-masing Herman Ade Putra, Muhammad Fahrizal, Rojali Nainggolan, dan Imam Charis Pramudya. Polsek Ukui masih melanjutkan proses penanganan perkara guna mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana tersebut.****rls/ Edward p

Sosok Almarhum Arwin AS, Bupati Afni: Beliau Tempat Bersandar Sekaligus Sumber Kekuatan

Sat, 31 Oct 2026 15:11:00 +0700

PEKANBARU — Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya H. Arwin bin Ahmad Saruji. Mantan Bupati Siak tersebut disebut sebagai sosok ayah yang selama ini membimbing, mendukung, dan menguatkannya, bahkan sejak sebelum dirinya dipercaya memimpin Kabupaten Siak.

Dalam ungkapan duka yang disampaikannya, Afni mengenang Arwin sebagai sosok yang tidak pernah berhenti memberikan keyakinan dan dukungan terhadap perjuangannya. Bahkan, ketika banyak orang belum percaya dirinya mampu maju sebagai Bupati Siak, Arwin justru berdiri memberikan dukungan penuh.

"Beliau selalu yakin dan memberi keyakinan. Beliau bersama berjuang dan memperjuangkan. Beliau tak setapak pun pernah meninggalkan saya sendirian. Tidak pernah," kenang Afni.

Afni mengungkapkan, dukungan tersebut tetap diberikan Arwin meski dalam kondisi sakit. Setiap kali bertemu, Arwin selalu berpesan agar dirinya tidak menyerah dan tetap kuat menjalankan amanah memimpin Siak.

"Kau Afni anakku, jangan pernah mundur. Jaga Siak. Kutitip Siak. Berjuanglah. Jangan menyerah," demikian pesan Arwin yang terus diingat Afni.

Bahkan, dalam pertemuan terakhir di rumah sakit, Arwin secara khusus meminta agar dirinya direkam saat memberikan motivasi kepada Afni. Dalam kesempatan itu, keduanya juga berfoto bersama dengan senyum khas Arwin.

Pada pertemuan tersebut, Arwin kembali menceritakan perjuangannya dahulu saat mendirikan Jembatan Siak yang sempat menghadapi berbagai hambatan. Ia juga berpesan agar Afni tidak gentar memperjuangkan hak-hak Siak, sekalipun harus berdiri di depan Istana Negara.

"Jika sehat, aku pun akan ikut berdiri bersamamu di depan Istana meminta hak-hak Siak itu. Jangan lupa pakai baju putih, baju Bupati-mu itu. Doa dan dukungan rakyat pasti bersamamu," kenang Afni mengutip pesan terakhir Arwin.

Bagi Afni, kepergian Arwin bukan sekadar kehilangan seorang tokoh yang pernah memimpin Siak. Ia kehilangan sosok yang telah dianggap sebagai ayah, tempat bersandar sekaligus sumber kekuatan dalam menjalankan perjuangan untuk daerah.

Afni menyebutkan jasa Arwin untuk Kabupaten Siak akan selalu dikenang. Namun, kepergiannya terasa semakin berat karena terjadi ketika dirinya masih membutuhkan sosok yang selama ini terus mengingatkan agar tidak menyerah.

"Siak kehilangan besar. Dan saya, sejenak seperti tidak berpijak. Seperti anak kehilangan bapak," tulis Afni dalam ungkapan dukanya.

Ia pun mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah.

Kabar duka Arwin AS wafat ini menghiasi group WhatsApp. Nama lengkap Bupati Siak itu: H. Arwin BIN Ahmad Saruji. Beliau meninggal pada Sabtu, 31 Oktober 2026 sekitar pukul 07.28 WIB, di RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru. Rumah duka berada di Jalan Thamrin, samping SMK Labor, Gobah, Pekanbaru. **

(MC Riau/MC Riau)

Bupati Kasmarni Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Bapak H. Arwin AS

Sat, 31 Oct 2026 14:58:58 +0700

BENGKALIS – Kabar duka menyelimuti masyarakat Provinsi Riau. Mantan Bupati Siak, Bapak H. Arwin AS, menghembuskan napas terakhir pada Sabtu (31/10/2026), di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, pukul 07.28 WIB. Almarhum akan dikebumikan di Pekanbaru, yang mana saat ini disemayamkan di rumah duka di Jalan Thamrin, Suka Maju, Kota Pekanbaru.

Atas kepergian tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan Kabupaten Siak tersebut, Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menyampaikan ungkapan belasungkawa dan duka cita yang mendalam kepada keluarga besar almarhum serta seluruh masyarakat Kabupaten Siak.

Bupati Kasmarni menyebut, Bapak H. Arwin AS merupakan sosok pemimpin yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan pembangunan Kabupaten Siak. Dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin daerah tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan Kabupaten Siak.

“Atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak H. Arwin AS. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa dan kekhilafannya, serta diterima seluruh amal ibadahnya,” ungkap Kasmarni.

Bupati Kasmarni juga menyampaikan bahwa kepergian almarhum merupakan kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Siak dan Provinsi Riau.

Menurutnya, jasa dan pengabdian seorang pemimpin dalam membangun daerah akan selalu dikenang. Berbagai kontribusi dan pemikiran yang telah diwariskan almarhum diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam melanjutkan pembangunan daerah.

“Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami berharap diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik bagi almarhum dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa dalam lindungan-Nya,” tutup Bupati.

Selamat jalan, Bapak H. Arwin AS. Dedikasi dan pengabdianmu untuk Negeri Istana akan senantiasa dikenang. Rls Kominfo Bengkalis .

DPRD Kepulauan Meranti Setujui Pembahasan Tiga Ranperda Usulan Pemkab

Thu, 02 Jul 2026 07:24:05 +0700

SELATPANJANG – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti secara prinsip menerima tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus).

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (2/7/2026).

Rapat dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tiga Ranperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima ketiga Ranperda tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya melalui Pansus DPRD dengan sejumlah catatan dan masukan konstruktif.

Fraksi PDI Perjuangan menilai ketiga Ranperda memiliki nilai strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Fraksi PAN mengapresiasi transparansi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi tersebut juga mendorong optimalisasi penggunaan anggaran, percepatan penyelesaian defisit dan tunda bayar, serta meminta penjelasan lebih rinci mengenai perubahan sejumlah pasal dalam Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain itu, PAN menilai Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik penting sebagai dasar hukum untuk menjaga lingkungan dari pencemaran.

Fraksi PKB Plus PSI mengapresiasi penyampaian Ranperda yang dinilai tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi tersebut juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan infrastruktur sanitasi, pengelolaan aset daerah, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi yang akan disahkan.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP Demokrat yang mendukung pembahasan ketiga Ranperda. Berbagai fraksi menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan PAD, serta penguatan regulasi di bidang sanitasi dan lingkungan.

Selain mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda usulan pemerintah, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian jawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti atas empat Ranperda hak inisiatif DPRD.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menyampaikan apresiasi kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD atas inisiatif penyusunan empat Ranperda, yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Penyelenggaraan Perpustakaan, Penyelenggaraan Perikanan, serta Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Menurut Muzamil, pemerintah daerah mendukung penuh pembahasan keempat Ranperda tersebut karena dinilai strategis dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko bencana, meningkatkan budaya literasi, mendorong kemajuan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah, serta menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha melalui penyelenggaraan perizinan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembahasan seluruh Ranperda sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), mempercepat harmonisasi regulasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang telah berlaku, serta menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah agar aktif mengikuti pembahasan bersama DPRD.

Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Melalui pembahasan tiga Ranperda usulan pemerintah dan empat Ranperda hak inisiatif DPRD, diharapkan regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ***mcr meranti

DPRD Meranti Menerbitkan Rekomendasi Pembentukan DOB Bagian Pesisir

Thu, 15 Oct 2026 00:00:26 +0700

MERANTI - DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menerbitkan surat rekomendasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir. Dengan terbitnya Surat Rekomendasi dari DPRD Meranti, maka dukungan administrasi dari lima Kabupaten/Kota di wilayah Riau Pesisir untuk DOB Riau Bagian Pesisir lengkap sudah.

Dari salinan yang di terima Cakaplah. Com, dukungan DPRD Kepulauan Meranti tersebut diterbitkan pada 14 Oktober 2026 dengan nomor 170/DPRD/266 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Meranti H Khalid Ali SE.

Terbitnya surat rekomendasi tersebut dibenarkan Sekretaris Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOB-RP), Dr Al Sukri.
"Alhamdulillah, kita sudah dapat konfirmasi dan kiriman Pdf - nya. Dan kabarnya, penyerahan resmi surat itu kepada BPDOB-RP akan diagendakan pada hari Senin, 19 Oktober 2026, di Kantor DPRD Meranti," ujar Al Sukri, Kamis (15/10/2026).

Disampaikan, setelah lengkap surat dukungan dari Bupati/Walikota dan DPRD 5 Kabupaten/Kota, maka kerja BPDOB-RP memasuki babak baru, yaitu menyempurnakan semua naskah untuk diserahkan kepada Gubernur Riau dan DPRD Riau, untuk diteruskan ke DPR RI dan Mendagri.

"Sekarang kita sedang upayakan, Naskah Akademik, RUU, Naskah Studi Kelayakan dan Naskah Konsepsi Pembangunan Ekonomi Maritim akan dapat diserahkan ke Gubernur Riau dan DPRD Riau dalam pekan depan. Mohon doakan," tambah Ali Sukri. **
Sumber: Cakaplah. Com/ red

Sumpah Pemuda ke-98, AKBP Ahmad Nur Ari Tekankan Soliditas Polri dan Pelayanan Humanis kepada Masyarakat

Wed, 28 Oct 2026 13:10:27 +0700

PELALAWAN — Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026, Polres Pelalawan menggelar upacara peringatan dengan mengusung tagline “Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda untuk Indonesia”, Rabu (28/10/2026).

Upacara berlangsung khidmat di Lapangan Apel Polres Pelalawan mulai pukul 08.00 WIB, dipimpin langsung Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari, S.Sos., S.I.K., M.H., selaku Inspektur Upacara.

Pelaksanaan upacara tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan pengabdian kepada bangsa.

Bertindak sebagai Perwira Upacara, Kasat Intelkam AKP Deddy Hendra Cipta Tobing, S.H., sedangkan Komandan Upacara dipercayakan kepada KBO Satintelkam Ipda Ari Yanto, S.H. Seluruh pejabat utama (PJU), perwira, bintara, serta aparatur sipil negara (ASN) Polres Pelalawan mengikuti kegiatan dengan penuh disiplin dan khidmat.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan komandan upacara dan penghormatan umum, dilanjutkan dengan pengibaran Bendera Merah Putih sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa.

Suasana nasionalisme semakin terasa melalui pembacaan Teks Pancasila dan Naskah Putusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 yang mengingatkan kembali sejarah lahirnya ikrar Sumpah Pemuda sebagai tonggak penting perjuangan menuju Indonesia merdeka.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian amanat oleh Kapolres Pelalawan, menyanyikan lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda dan Satu Nusa Satu Bangsa, serta lagu Andika Bhayangkari, sebelum ditutup dengan pembacaan doa.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, mencerminkan semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap perjuangan para pemuda yang telah meletakkan fondasi persatuan Indonesia pada 28 Oktober 1928.

Dalam amanatnya, Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus terus hidup dalam sikap dan pelaksanaan tugas setiap personel Polri.

“Semangat Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk bersikap patriotik, gigih, dan berempati dalam menjaga persatuan dan melayani masyarakat,” tegasnya.

Pesan tersebut menekankan bahwa nilai perjuangan pemuda tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan pengabdian kepada masyarakat.

Kapolres juga mengajak seluruh personel Polres Pelalawan untuk meneladani tekad generasi muda 1928 dengan meningkatkan profesionalisme, memperkuat soliditas internal, serta menjaga semangat persatuan dalam menjalankan tugas kepolisian.

Menurut pesan yang disampaikannya, sikap patriotik harus tercermin dalam kesetiaan kepada bangsa dan negara, kegigihan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang penuh tanggung jawab, sedangkan empati menjadi landasan dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di Polres Pelalawan berakhir pada pukul 08.45 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali. Melalui peringatan ini, Polres Pelalawan meneguhkan semangat kebangsaan sekaligus mendorong seluruh personel untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan berkontribusi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Pelalawan.****rls/ Ep

Rapat Paripurna DPRD dan Pemko Pekanbaru Setujui Ranperda PSPD Menjadi Perda

Wed, 13 May 2026 20:26:52 +0700

DEWANATANEWS.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbari dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan bersama itu tercapai dalam Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (11/5/2026).

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki Gedung DPRD Kota Pekanbaru, rapat Paripurna dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid didampingi Walikota Agung Nugroho dan Wakil Ketua I DPRD Tengku Azwendi. Turut hadir Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Ingot Ahmad Hutasuhut, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam rapat tersebut, Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda yang telah dilakukan bersama OPD terkait. Ranperda tersebut dinilai penting sebagai upaya penyesuaian struktur organisasi pemerintahan daerah agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik di Kota Pekanbaru.

Secara umum ada penambahan dua OPD dan sekarang total menjadi 35 OPD. Kita berharap dengan adanya penambahan ini, kinerja Pemko Pekanbaru bisa semakin meningkat,” ujar Isa.
Menurutnya, pembentukan OPD baru tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mendukung realisasi visi dan misi kepala daerah.

Isa mengakui penambahan OPD akan berdampak pada meningkatnya anggaran belanja daerah, mulai dari kebutuhan kepala dinas hingga struktur organisasi pendukung lainnya. Namun, langkah tersebut dinilai penting demi optimalisasi pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
“Ini memang harga yang harus dibayar demi percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, dua OPD baru tersebut akan berfokus pada pengembangan sektor ekonomi kreatif serta perikanan dan peternakan. “Kita harapkan ini bisa menunjang perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru dengan lebih optimal. Ke depan Pemko harus bisa bekerja lebih maksimal lagi,” tambahnya.

Usai Paripurna, Walikota Agung menyampaikan terima kasih kepada DPRD khususnya Pansus yang telah bekerja secara maksimal hingga Ranperda tentang PSPD bisa disetujui bersama menjadi Perda.

"Pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan terima kasih kepada pansus. Usulan-usulan ataupun masukan yang disampaikan Pansus dan itu tertuang dalam laporan tadi, tentunya akan kami tindaklanjuti," ucapnya.

Dikatakan Walikota Agung, Perda PSPD tersebut diperlukan sebagai dasar hukum bagi Pemko Pekanbaru untuk melakukan penambahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Terdapat dua OPD yang akan ditambah oleh Pemko Pekanbaru. Pertama Dinas Perikanan dan Peternakan, serta yang kedua Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Penambahan dua OPD dimaksud, terang Walikota Agung, bertujuan untuk menyesuaikan dengan program Pemerintah Pusat. "Untuk bisa menjemput anggaran dari pusat, maka kita harus menyesuaikan dari bawah," ujarnya. "Mudah-mudahan OPD sesuai SOTK baru ini dapat lebih cepat dan adaptif merespons keluhan dan melaksanakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat Pekanbaru," tutup Walikota Agung.***Advertorial

Galeri DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Terkait Ranperda PSPD Menjadi Perda

Thu, 14 May 2026 20:37:51 +0700

PEKANBARU - DPRD Pekanbaru dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Ini memang harga yang harus dibayar demi percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, dua OPD baru tersebut akan berfokus pada pengembangan sektor ekonomi kreatif serta perikanan dan peternakan.
“Kita harapkan ini bisa menunjang perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru dengan lebih optimal. Ke depan Pemko harus bisa bekerja lebih maksimal lagi,” tambahnya.

Usai Paripurna, Walikota Agung menyampaikan terima kasih kepada DPRD khususnya Pansus yang telah bekerja secara maksimal hingga Ranperda tentang PSPD bisa disetujui bersama menjadi Perda.

Ketua DPRD dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Sidak Pasar Kodim Tuntaskan Persoalan Pasar Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan

Wed, 27 May 2026 17:49:35 +0700

PEKANBARU — Kehadiran langsung wakil rakyat di tengah pusaran konflik dinilai menjadi angin segar bagi masyarakat. Langkah nyata inilah yang ditunjukkan oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid. Di tengah keresahan mendalam yang melanda para pedagang Pasar Kodim terkait ketidakpastian status kios dan lapak mereka, Ketua DPRD Pekanbaru bergerak cepat memimpin peninjauan lapangan (sidak) bersama Komisi II DPRD Pekanbaru dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada Senin (25/5/2026).

Kehadiran orang nomor satu di parlemen Pekanbaru ini menegaskan komitmen kuat DPRD untuk berdiri sebagai jembatan keadilan dan pelindung ekonomi kerakyatan.

Didampingi komisi II DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid menyerap keluhan pedagang.

Polemik ini bermula dari adanya skema perpanjangan kontrak yang diberlakukan oleh pihak pengelola Pasar Kodim, PT Peputra Maha Jaya (PMJ).

Berdasarkan surat edaran yang beredar, para pedagang dihantui kekhawatiran luar biasa akan kehilangan status kepemilikan kios yang telah mereka tempati bertahun-tahun, dan berubah status menjadi penyewa jika terlambat melakukan pembayaran bulan ini. Keresahan ini diperparah oleh adanya laporan kenaikan tarif lapak di area pasar ikan.

"Pedagang ini lagi galau karena statusnya tidak jelas," ungkap Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar se-Pekanbaru, Indra Mulyadi, menggambarkan situasi kebatinan para pedagang saat dikunjungi oleh rombongan DPRD Pekanbaru.

Merespons jeritan hati para pedagang, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid langsung menenangkan suasana dengan pendekatan yang bijak dan terukur. Beliau menegaskan bahwa DPRD Pekanbaru tidak akan tinggal diam dan sedang mendalami seluruh dokumen serta regulasi yang ada guna mencari jalan keluar terbaik.

"Kita masih pelajari semua; kontrak-kontrak yang ada, aturan-aturan yang ada, baik dari pengelola atau pemerintah dengan pedagang," ujar Muhammad Isa Lahamid dengan tegas di sela-sela peninjauannya.

Isa menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya bersikap objektif dan komprehensif dalam melihat masalah ini. Ia mengidentifikasi perlunya memetakan detail kontrak satu per satu, mengingat adanya dinamika penguasaan kios di lapangan.

"Apakah kontrak itu semuanya sama atau ada yang berbeda, kita belum tahu. Termasuk cerita mengenai perubahan status dari pemilik menjadi penyewa, itu juga belum kita ketahui. Karena itu, DPRD perlu mendengarkan penjelasan langsung dari Direktur Utama PT PMJ terkait persoalan yang berkembang," tambahnya.

Sebagai representasi rakyat, Isa menegaskan peran krusial DPRD Pekanbaru sebagai fasilitator dan mediator yang andal dalam mengurai benang kusut bisnis antara pedagang dan pengelola ini.

"Mengenai edaran itu kita lihat dulu. Ini kan bisnis antara pedagang dan pengelola. Kita harus pahami kapan pedagang masuk, kapan pedagang keluar. Kita dari DPRD tidak bisa membuat keputusan ataupun menambah aturan secara langsung. Kita hadir di sini untuk menjembatani ibu-bapak yang ada di sini," kata Ketua DPRD Pekanbaru tersebut, memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi pedagang.

Agendakan RDP

Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin, yang hadir bersama anggota komisi lainnya yakni M Rizki Rinaldi, Rizky Bagus Oka, Arwinda Gusmalina, Jepta Sitohang, dr Meiza Ningsih, dan Fikri Raihan Ramadhana, menyatakan bahwa sidak ini merupakan respons cepat atas laporan pedagang pasar ikan yang mengeluhkan kenaikan tarif.

Sidak langsung ke lapangan terpaksa dilakukan karena pada agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, pihak pengelola pasar berhalangan hadir. Dari hasil pantauan awal, Zainal melihat ada indikasi miss-communication akibat banyaknya kios yang sudah berpindah tangan ke pihak kedua atau ketiga, sehingga informasi kontrak awal menjadi bias.

Sebagai tindak lanjut konkret dari sidak tersebut, DPRD Pekanbaru bergerak cepat dengan menjadwalkan forum resmi untuk mendudukkan semua pihak yang terlibat.

"Kita akan dudukkan semua pihak, ada pedagang, pengelola, dan pemerintah kota melalui dinas terkait. Insyaallah Senin depan kita hearing bersama mencari solusi," pungkas Zainal optimis.

Langkah taktis yang diinisiasi oleh Ketua DPRD Pekanbaru beserta Komisi II ini diharapkan mampu mengakhiri polemik Pasar Kodim. Bukan hanya sekadar menyelesaikan urusan tarif, tetapi yang utama adalah mengembalikan rasa aman dan memberikan kepastian hak atas ruang usaha bagi para pedagang yang menjadi penggerak roda ekonomi di Kota Bertuah.

Sebelumnya, Komitmen DPRD Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kembali ditunjukkan melalui penerimaan aspirasi para pedagang Pasar Kodim yang beraktivitas di Gedung Peputra Maha Jaya (PMJ) Plaza The Central, Jalan Ahmad Yani.

uluhan pedagang mendatangi Gedung DPRD Pekanbaru, Senin (27/4/2026), untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi terkait perpanjangan kontrak kios dan peningkatan fasilitas pasar.

Kedatangan para pedagang tersebut disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, M Isa Lahamid, di ruang Badan Musyawarah (Banmus). Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis, di mana para pedagang diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi dan harapan mereka secara langsung kepada pimpinan lembaga legislatif.

Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian bersama. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kewajiban pembayaran biaya perpanjangan kontrak kios yang saat ini dianggap cukup berat di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.

Selain itu, pedagang juga berharap adanya peningkatan fasilitas gedung agar aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih nyaman dan mampu menarik lebih banyak pengunjung. Menurut mereka, perbaikan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan geliat ekonomi dan transaksi jual beli di kawasan tersebut.*** (Advetorial)

Antrean BBM Sampai ke Badan Jalan, Komisi II DPRD Pekanbaru Turun Tangan Atasi Kelangkaan BBM

Thu, 07 May 2026 16:05:34 +0700

PEKANBARU – Menjawab keresahan warga atas antrean panjang dan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru langsung mengambil langkah cepat. Kamis (7/5/2026), komisi membidangi perekonomian itu menggelar rapat dengar pendapat bersama Pertamina Patra Niaga, Disperindag, dan Ombudsman RI Perwakilan Riau.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II Zainal Arifin, dihadiri Wakil Ketua Yasser Hamidy, Sekretaris M Rizki Rinaldi, serta anggota dr Meiza Ningsih, Mona Sri Wahyuni, Jepta Sitohang, Davit Marihot Silaban, Rizky Bagus Oka, dan Fikry Raihan Ramadhana. Dari eksekutif hadir Kepala Disperindag Yulianis, Kepala Ombudsman Riau Bambang Pratama, dan Sales Branch Manager Pertamina Sales Area Riau Hary Prasetyo.

Fakta Lapangan: Antrean Mengular, Warga Tunggu Berjam-jam Sepekan terakhir, pemandangan antrean kendaraan roda dua dan roda empat mengular hingga ke badan jalan jadi keluhan utama warga. Banyak yang harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM jenis Pertalite.

“Substansi kita memanggil Pertamina karena ada peristiwa kelangkaan BBM mulai tanggal 18 April lalu. Hampir semua SPBU antreannya cukup panjang, bahkan sampai berjam-jam,” tegas Zainal Arifin usai rapat.

4 Pemicu Antrean Panjang: Hoaks hingga Libur Panjang.

Dari hasil RDP, terungkap 4 faktor utama penyebab kelangkaan:

1. Hoaks Kenaikan Harga: Isu BBM subsidi naik menjelang 1 Mei memicu panic buying. “Yang di rumah tangkinya masih penuh ikut antre juga karena khawatir harga naik. Panic buying terjadi 30 April sampai 2 Mei,” ungkap Hary Prasetyo.
2. Peralihan Konsumsi: Banyak pengguna Pertamax Turbo beralih ke Pertalite, membuat konsumsi Pertalite melonjak drastis.
3. Lonjakan Libur Panjang: Arus warga dari luar daerah masuk Pekanbaru saat libur membuat kebutuhan BBM naik signifikan.
4. Stok Menipis: Kombinasi tiga faktor di atas membuat pasokan di beberapa SPBU sempat tersendat.

Isu hoaks bahkan sudah dibahas bersama Polda Riau. “Hoaks itu muncul menjelang 1 Mei. Setelah diskusi dengan pihak kepolisian, memang terjadi panic buying akibat isu tersebut,” tambah Hary.

Komitmen Bersama: Evaluasi Distribusi & Ajukan Tambah Kuota Komisi II DPRD mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh sistem distribusi BBM di Riau, khususnya Pekanbaru. “Jangan sampai kejadian serupa terulang. Harus ada langkah antisipasi,” pinta Zainal.

Menanggapi itu, Pertamina berkomitmen memperkuat jalur distribusi. “Ada beberapa poin, salah satunya peningkatan kekuatan distribusi yang akan kami evaluasi supaya pendistribusian BBM di Pekanbaru dan Riau bisa berjalan lancar,” jawab Hary.

Soal kuota, Pertamina menegaskan butuh kolaborasi Pemko. “Untuk kuota, tentu kami butuh bantuan pemerintah daerah karena yang berwenang mengusulkan kuota BBM adalah pemerintah daerah,” jelasnya.

Jaminan Pertamina: Stok Idul Adha & Long Weekend Aman Pertamina memastikan sudah menyiapkan strategi menghadapi lonjakan konsumsi saat libur panjang dan Idul Adha mendatang.

“Untuk long weekend dan Iduladha nanti sudah kami persiapkan dan menjadi atensi kami. Mudah-mudahan distribusi tidak ada kendala,” tutup Hary.

Dengan sinergi DPRD, Pemko, Pertamina, dan Ombudsman, Pekanbaru optimistis antrean panjang BBM bisa diurai dan tidak terulang. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya hoaks dan membeli BBM sesuai kebutuhan. ***

ADVETORIAL

Wali Kota Agung Nugroho Lantik 17 Pejabat Pemkot Pekanbaru, Ini Nama-namanya

Mon, 26 Oct 2026 12:43:09 +0700

DEWANATANEWS. COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru kembali melakukan rotasi terhadap belasa pejabat. Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat fungsional dipimpin langsung Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Senin (26/10/2026) di Perkantoran Tenayan Raya.

Dari pantauan, Alada empat pejabat eselon II yang dilantik. Seperti Masykur Tarmizi yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kini diberi jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

Sementara drh Muhammad Firdaus, SKH., M.Si menjabat sebagai Kepala Dishub. Sebelumnya ia menjabat sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Lalu ada Firmansyah Ekaputra, ST., MT menjabat sebagai Kepala Bappeda. Ia sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Firman Hadi, S.STP., M.Si dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Bagian Umum.

Kemudian ada nama Danil Perdana menjabat sebagai Sektetaris BPKAD, sekaligus menjabat Plt Kepala BPKAD setelah ditinggal Firmansyah Eka Putra.

Berikut nama-nama lengkap Pejabat Pemko Pekanbaru yang dilantik:

1. Masykur Tarmizi, S.STP., M.Si. — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
2. drh. Muhammad Firdaus, SKH., M.Si. — Kepala Dinas Perhubungan.

3. Firmansyah Ekaputra, ST., MT. — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Firman Hadi, S.STP., M.Si. — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Widya Hartila, S.Farm., Apt. — Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.

6. Dear Aryfa, S.Gz. — Nutrisionis Ahli Pertama Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.
7. Christine Situmorang, SKM. — Administrator UPT Kesehatan Ahli MudaPuskesmas Simpang Baru Dinas Kesehatan.

8. Indria Ayuzda, SKM. — Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda UPTD Puskesmas Langsat Dinas Kesehatan.

9. Rike Rohaina, S.Farm. — Administrator UPT Ahli Kesehatan PertamaPuskesmas Rejosari Dinas Kesehatan.

10. Dede Alfina, SKM — Administrator Ahli Kesehatan Pertama UPTD Puskesmas Sail Dinas Kesehatan.

11. Ida Susilawaty, SE, M.Si. — Arsiparis Ahli Muda Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

12. Nailis Sa'adah, SE — Arsiparis Ahli Muda Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

13. Betti Elirosa, SKM. — Arsiparis Ahli Muda Bidang Kearsipan DPerpustakaan dan Kearsipan.

14. Sukardianto, SAP — Polisi Pamong Praja Ahli Muda Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.

15. Rony Suprana Armanda, S.STP., MPA. — Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

16. Vevi Surya Devi, SE — Perencana Ahli Pertama Bidang Penataan dan Penaatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

17. Dewi Mega,SH — Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Bidang Penataan dan Penaatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. **
Sumber : (MC Riau/jep)

MBK-V Gandeng OJK Edukasi Warga Rumbai, Bantuan Masjid dan Sembako Turut Disalurkan

Tue, 27 Oct 2026 12:33:44 +0700

PEKANBARU — Kepedulian terhadap masyarakat tidak cukup hanya diwujudkan melalui bantuan sosial, tetapi juga harus dibarengi edukasi untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Semangat tersebut diwujudkan PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK-V) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau melalui kegiatan sosial, sosialisasi program perusahaan, dan edukasi literasi keuangan di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan bantuan berupa karpet masjid, pengeras suara (TOA), kipas angin, serta paket sembako bagi peserta sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Rumbai Azani Benazir, S.I.P., M.Si., Sekretaris Camat Taufik Dasaka, S.Psi., serta perwakilan Danramil melalui Babinsa Meranti Pandak, Sertu Hazirman. Hadir pula analis OJK Provinsi Riau, Kartinda Aprilya dan Bayu Dwi Sampurno, Asisten Regional Manager MBK-V Region 22 Mimi Mariyani, para lurah se-Kecamatan Rumbai, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), debitur, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), panitia MBK-V, serta puluhan warga.

Acara diawali dengan doa yang dipimpin Zaki, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi program MBK-V dan pemaparan materi literasi keuangan bagi masyarakat.

Camat Rumbai Azani Benazir menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama kontribusi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) MBK-V di wilayah Kecamatan Rumbai. Menurutnya, kegiatan ini memiliki manfaat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kaum perempuan, mengenai pengelolaan keuangan keluarga maupun usaha secara bijak, terencana, dan bertanggung jawab.

Ia berharap warga semakin cerdas mengatur pendapatan, mengelola modal usaha, serta memahami kewajiban pembiayaan sesuai kemampuan sehingga akses layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Asisten Regional Manager MBK-V Region 22, Mimi Mariyani, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan mikro sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera.

Ia menyampaikan bahwa MBK telah berdiri sejak 2003 dan kini memiliki 1.042 cabang, sementara operasional perusahaan di Pekanbaru telah berjalan sejak 2021 dengan empat cabang.

Menurut Mimi, kegiatan sosial dan edukasi keuangan secara rutin dilakukan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan yang menjalankan usaha mikro agar memiliki kesempatan mengembangkan usaha dan memperkuat perekonomian keluarga.
Mimi menambahkan, program pembiayaan MBK-V ditujukan untuk membantu perempuan dari keluarga prasejahtera memperoleh akses modal guna memulai maupun mengembangkan usaha kecil.

Selain pembiayaan modal kerja, perusahaan juga memiliki program pembiayaan untuk kebutuhan air dan sanitasi, perbaikan tempat usaha, serta pembiayaan modal kerja individu sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, ia menekankan bahwa akses pembiayaan harus diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan, mulai dari menyusun anggaran rumah tangga, memisahkan uang usaha dari kebutuhan keluarga, hingga disiplin memenuhi kewajiban pembayaran.

Dengan pengelolaan yang tepat, pembiayaan diharapkan dapat menjadi sarana produktif untuk membangun usaha dan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Sementara itu, analis OJK Provinsi Riau, Bayu Dwi Sampurno, memaparkan tugas dan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia mengingatkan masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan serta memastikan legalitas penyedia layanan keuangan sebelum menggunakan produk atau fasilitas pembiayaan.

Menurutnya, literasi keuangan sangat penting agar masyarakat mampu mempertimbangkan manfaat, biaya, risiko, dan kemampuan membayar sebelum mengambil keputusan keuangan.

Dengan pemahaman tersebut, warga diharapkan dapat menghindari keputusan yang berpotensi membebani kondisi ekonomi keluarga.

Edukasi kemudian dilanjutkan oleh analis OJK Provinsi Riau, Kartinda Aprilya, yang mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pinjaman online ilegal dan investasi bodong.

Ia mengimbau warga untuk tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat, tidak sembarangan membagikan data pribadi, serta selalu memeriksa legalitas penyedia jasa keuangan melalui kanal resmi OJK.

Masyarakat juga didorong memahami risiko investasi dan ketentuan pinjaman sebelum melakukan transaksi. Edukasi ini diharapkan membuat warga semakin kritis mengenali modus penipuan, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan, serta mampu melindungi pendapatan dan aset keluarga dari praktik keuangan yang merugikan.

Selain edukasi dan bantuan sosial, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh program serta peluang kerja di MBK-V. Informasi ini diharapkan dapat memperluas wawasan warga mengenai kesempatan berusaha, akses pembiayaan mikro, dan peluang meningkatkan pendapatan keluarga.

Sinergi antara MBK-V, OJK, pemerintah kecamatan, unsur TNI, serta berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam mendekatkan informasi keuangan kepada warga. Melalui kolaborasi tersebut, kegiatan sosial diharapkan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan mengelola keuangan, dan penguatan usaha mikro.

Pada penghujung kegiatan, MBK-V menyerahkan bantuan berupa karpet masjid, pengeras suara (TOA), dan kipas angin untuk masjid-masjid di Kecamatan Rumbai. Panitia juga membagikan suvenir serta paket sembako kepada peserta.

Bantuan tersebut menjadi wujud kepedulian perusahaan dalam mendukung kenyamanan sarana ibadah sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, MBK-V bersama OJK dan para pemangku kepentingan berharap literasi keuangan semakin meningkat, usaha mikro semakin berkembang, dan masyarakat mampu mengelola keuangan secara bijak.

Perpaduan edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan kepedulian sosial ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.****rls/ Ep

Komisi III DPRD Meranti Bersama Disdukcapil RDP Terkait Pemutahiran Data Penerima Bansos

Mon, 26 Oct 2026 07:45:36 +0700

DEWANATANEWS.COM, SELATPANJANG– Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Senin (26/10/2026), di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kepulauan Meranti. Pertemuan tersebut membahas pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) guna memastikan penyaluran bantuan pemerintah semakin tepat sasaran.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Cun Cun, S.E., M.Si., didampingi Wakil Ketua Komisi III, Hj. Ismiatun, S.E., serta anggota Komisi III, yakni Dr. H. Tofikurrohman, S.Pd., S.H., M.Si., Pazrul Amraini, S.Pd., Suzami, S.H., Nina Surya Fitri, S.H., M.Kn., dan Elvira Nindia Fradista, S.H.

Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti H. Rokhaizal, S.Pd., M.Pd beserta staf, perwakilan BPS Wiliantono serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agustia Widodo, SE beserta staf.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Sosial Kepulauan Meranti H. Rokhaizal, S.Pd., M.Pd menjelaskan bahwa proses pengusulan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipatif.

Jalur formal dilakukan melalui pemerintah daerah dengan melibatkan operator desa, RT, RW, dan unsur terkait lainnya. Usulan selanjutnya dibahas melalui musyawarah desa sebelum diproses oleh Dinas Sosial untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial. Dalam proses penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat, BPS turut berperan sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu, melalui jalur partisipatif, masyarakat dapat menyampaikan usulan atau laporan secara langsung melalui aplikasi yang disediakan. Selanjutnya, petugas melakukan verifikasi lapangan dengan mengunjungi tempat tinggal warga serta mengumpulkan informasi pendukung seperti kondisi tempat tinggal melalui dokumentasi bagian rumah seperti ruang tamu dan kamar mandi atau WC.

Perwakilan BPS, Wiliantono menjelaskan bahwa desil bukanlah label yang secara mutlak menentukan seseorang miskin atau tidak miskin. Desil merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif.

Menurutnya, pengelompokan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah menentukan arah kebijakan dan penyaluran bantuan sosial sesuai kondisi masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa pemutakhiran dan penilaian ulang data dilakukan secara berkala, termasuk setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Penentuan desil tidak hanya didasarkan pada satu indikator, melainkan memperhatikan 44 variabel yang menjadi bagian dari proses penilaian.

Oleh karena itu, perubahan desil tidak dapat dijanjikan kepada masyarakat karena penilaian dilakukan berdasarkan kondisi keluarga secara menyeluruh dan perbandingannya dengan kondisi keluarga lainnya.

H. Rokhaizal, S.Pd., M.Pd menambahkan, apabila hasil penilaian tingkat kesejahteraan atau desil dinilai belum sesuai dengan kondisi keluarga, masyarakat dapat mengusulkan pembaruan data. Proses tersebut meliputi pengisian variabel, pengecekan, musyawarah desa, verifikasi Dinas Sosial, hingga pengajuan kepada Kementerian Sosial kemudian dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPS.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kepulauan Meranti Agustia Widodo, SE menjelaskan bahwa data kependudukan memiliki peran penting dalam mendukung proses penyaluran bantuan sosial. Disdukcapil melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), termasuk data yang berkaitan dengan susunan anggota keluarga.

Ia menyampaikan bahwa data kependudukan terhubung dengan berbagai sistem dan layanan pemerintah, sehingga keakuratan data menjadi hal penting untuk memastikan proses administrasi dan penyaluran bantuan berjalan dengan baik.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria agar dapat memperoleh bantuan pemerintah sesuai ketentuan.

Komisi III juga menegaskan bahwa perlunya pembaruan data secara berkala. Hal ini mengingat masih terdapat kemungkinan warga yang membutuhkan bantuan belum terdata sebagai penerima, sementara dalam kasus lain bantuan masih tercatat atas nama warga yang telah meninggal dunia.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar data penerima bantuan senantiasa sesuai dengan keadaan terkini dan bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Komisi III berharap masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh perhatian yang optimal melalui berbagai program bantuan pemerintah, baik bantuan pangan maupun bentuk bantuan sosial lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.

Menindaklanjuti berbagai masukan dalam rapat, dinas terkait menyatakan akan melakukan evaluasi dan pemutakhiran data untuk mendukung pemerataan penyaluran bantuan sosial. Upaya pembaruan juga didorong melalui pendataan digital Dinas Sosial serta pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti KTP dan tagihan listrik, sesuai persyaratan layanan.

Melalui rapat dengar pendapat ini, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti bersama BPS, Dinas Sosial, dan Disdukcapil menegaskan pentingnya koordinasi, keakuratan data, serta pembaruan informasi secara berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. **(Humas Sekwan Meranti)

Semarak Ruang Belajar "Lentera Asa", WBP Usia Produktif Lapas Bagansiapiapi Antusias Ikuti Sesi Sejarah

Mon, 26 Oct 2026 07:18:45 +0700

ROKAN HILIR - Semangat menimba ilmu tampak begitu membara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi. Program pendidikan kesetaraan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) usia produktif terus berjalan secara konsisten dan telah memasuki beberapa kali pertemuan, Senin (26/10).

?Guna memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan optimal, representatif, dan penuh inspirasi, pihak Lapas Bagansiapiapi telah menyediakan ruang kelas khusus bernama "Lentera Asa" di dalam area lapas untuk memfasilitasi program pendidikan kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

?Dalam sesi pembelajaran di Ruang Belajar "Lentera Asa" suasana terasa begitu hidup dan interaktif. Kehadiran tenaga pengajar dari kalangan peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang sudah bertugas selama 3 bulan terakhir di Lapas Bagansiapiapi memberikan warna tersendiri.

Para pengajar muda tersebut dengan telaten mendampingi para warga binaan mendalami mata pelajaran Sejarah. ?Mata pelajaran yang dipilih dan dijadwalkan secara rutin guna memperkokoh wawasan kebangsaan, menumbuhkan kembali gelora nasionalisme, serta membentuk kepribadian positif bagi para warga binaan usia muda sebelum nantinya kembali bermasyarakat.

?"Melalui materi sejarah di Ruang Belajar 'Lentera Asa' ini, kami ingin para WBP usia produktif tidak hanya mengejar ijazah kesetaraan, tetapi juga semakin kuat wawasan kebangsaan dan karakternya," ungkap Kalapas Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik.

?Para peserta didik terlihat begitu antusias mengenakan seragam, menyimak setiap penjelasan di papan tulis, dan aktif berdiskusi di dalam kelas. ***rls/zal
?
Rutinitas kegiatan belajar ini menjadi manifestasi nyata atas komitmen berkelanjutan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi dalam mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026, terkhusus pada pilar pemenuhan hak dasar pendidikan bagi warga binaan. (zal)

Pelayanan RSUD, Ambulans Laut hingga Optimalisasi Rumah Sakit Pratama Jadi Sorotan Komisi III DPRD Meranti

Mon, 26 Oct 2026 07:15:46 +0700

DEWANATANEWS. COM, SELATPANJANG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kepulauan Meranti itu membahas evaluasi pelayanan kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana, pemerataan akses layanan medis, hingga kesiapsiagaan transportasi pasien di wilayah kepulauan.

RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Cun Cun, S.E., M.Si., didampingi Wakil Ketua Komisi III, Hj. Ismiatun, S.E. Turut hadir anggota Komisi III, yakni H. Tofikurrohman, S.Pd., M.Si., Suzami, S.H., Nina Surya Fitri, S.H., M.Kn., dan Elvira Nindia Fradista, S.H.

Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, S.H., M.M., beserta jajaran, serta Direktur RSUD Kepulauan Meranti bersama unsur manajemen rumah sakit.

Komisi III Dorong Pelayanan Cepat, Ramah, dan Merata Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Cun Cun, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan.

Menurutnya, perbaikan pelayanan tidak hanya menjadi tanggung jawab RSUD, tetapi juga harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat Puskesmas di seluruh wilayah Kepulauan Meranti.

"Kami sangat berharap pelayanan pasien di RSUD dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik, cepat, dan ramah. Demikian pula dengan layanan di Dinas Kesehatan hingga tingkat Puskesmas di seluruh wilayah Kepulauan Meranti, harus betul-betul memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Cun Cun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Hj. Ismiatun, menyoroti pentingnya optimalisasi operasional Rumah Sakit Pratama.

Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan dapat segera difungsikan secara optimal untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.

Anggota Komisi III, H. Tofikurrohman, turut menekankan pentingnya pemerataan fasilitas dan standarisasi pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, masyarakat di berbagai wilayah Kepulauan Meranti dapat memperoleh layanan medis yang memadai, aman, dan berkualitas.

Ambulans Darat dan Laut Harus Siaga 24 Jam

Sebagai daerah kepulauan, Kepulauan Meranti menghadapi tantangan tersendiri dalam memberikan akses pelayanan kesehatan, khususnya ketika pasien membutuhkan penanganan medis darurat dan rujukan ke rumah sakit di luar daerah.

Persoalan tersebut menjadi perhatian anggota Komisi III, Suzami. Ia menegaskan pentingnya memastikan ambulans darat maupun laut selalu dalam kondisi siap digunakan ketika dibutuhkan masyarakat.

"Pelayanan ambulans darat maupun ambulans laut harus dalam kondisi prima. Penanganan cepat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama saat situasi-situasi darurat yang mengancam keselamatan," tutur Suzami.

Perhatian terhadap kesiapan transportasi medis tersebut juga mendapat dukungan dari anggota Komisi III lainnya, Nina Surya Fitri dan Elvira Nindia Fradista.

Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, ketersediaan armada yang memadai dan sistem rujukan yang efektif merupakan faktor penting dalam mempercepat penanganan pasien, terutama dalam kondisi yang membutuhkan tindakan medis segera.

Dinkes Siapkan Kerja Sama Lintas Daerah untuk Rujukan Pasien berbagai masukan yang disampaikan Komisi III DPRD Kepulauan Meranti mendapat respons dari pihak Dinas Kesehatan dan RSUD.

Pihak RSUD menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan pelayanan secara berkelanjutan serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, memaparkan upaya penguatan sistem rujukan pasien, termasuk melalui kerja sama lintas daerah dengan kabupaten tetangga untuk mengoptimalkan layanan ambulans laut.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar proses rujukan pasien dari wilayah kepulauan menuju rumah sakit rujukan di luar daerah, termasuk Pekanbaru dan Medan.

Kerja sama antar daerah dinilai penting untuk mengatasi tantangan geografis sekaligus memastikan pasien memperoleh penanganan medis sesuai kebutuhan.

Komitmen Bersama Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti mendorong agar evaluasi yang dilakukan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan terukur.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian

meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu upaya yang dapat didorong untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pendaftaran, dan mempermudah akses terhadap informasi pelayanan pasien.

Komisi III berharap Dinas Kesehatan dan RSUD dapat terus memperkuat koordinasi serta melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan berbagai kendala pelayanan dapat segera ditangani.

Melalui sinergi antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan RSUD, peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pelayanan yang cepat, ramah, merata, dan didukung fasilitas yang memadai menjadi harapan bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin baik di Negeri Tanah Jantan.( rilis Humas Setwa)

Anggota DPR RI Dapil Riau-1 Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau

Sun, 25 Oct 2026 17:07:09 +0700

PEKANBARU — Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menerima silaturahmi pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Riau di Hasanah Guest House, Sabtu (24/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membahas persiapan pengukuhan pengurus yang direncanakan berlangsung pada November mendatang.

Ketua Himpunan Siompu Kampar Provinsi Riau, Hj. Mardisna, SE, MM, menyampaikan harapannya agar Hendry Munief dapat hadir dalam acara pengukuhan tersebut. Menurutnya, kehadiran anggota DPR RI itu diharapkan dapat mempererat hubungan sekaligus memperkuat komunikasi antara organisasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

“Kami berharap Bapak Hendry Munief dapat hadir dalam pengukuhan pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Riau pada November mendatang. Bagi kami, silaturahmi ini penting untuk mempererat hubungan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak,” ujar Mardisna.

Ia menjelaskan, Himpunan Siompu Kampar Provinsi Riau tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial dan budaya, tetapi juga mulai merancang program di bidang ekonomi. Salah satu program yang tengah direncanakan adalah pengembangan Dapu Siompu di Pekanbaru, sebagai wadah untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan kuliner tradisional Kampar kepada masyarakat luas.

Sejumlah kuliner khas Kampar yang akan diperkenalkan melalui program tersebut antara lain Dadio, Lopek Bugi dan Lopek Bomban, Palito Daun, Kapuok Ikan Patin atau Gulai Asam Pedas Patin, Sate dan Es Tebak Ocu , Kue Jalo, Palai Ikan Baung, serta kuliner khas lainnya. Berbagai sajian tradisional tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik kuliner sekaligus membuka peluang pengembangan usaha bagi masyarakat.

“Selain bergerak di bidang sosial dan budaya, kami ingin Himpunan Siompu juga berkontribusi dalam bidang ekonomi. Salah satunya melalui rencana pengembangan Dapu Siompu di Pekanbaru. Kami ingin memperkenalkan kuliner khas Kampar agar semakin dikenal masyarakat luas dan berpotensi menjadi peluang usaha bagi masyarakat,” jelas Mardisna.

Menurutnya, pengembangan Dapu Siompu tidak sekadar menjadi upaya memperkenalkan makanan tradisional, tetapi juga bagian dari pelestarian warisan budaya daerah. Dengan memperkenalkan kuliner khas Kampar kepada masyarakat yang lebih luas, Himpunan Siompu berharap potensi kuliner lokal dapat berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Hendry Munief menyambut baik silaturahmi dengan pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Riau. Ia menilai komunikasi dan hubungan yang baik dengan berbagai elemen masyarakat merupakan hal penting dalam membangun kebersamaan serta mendorong pengembangan potensi daerah.

“Silaturahmi seperti ini penting untuk memperkuat persaudaraan dan membuka ruang komunikasi. Potensi budaya dan kuliner daerah juga dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola dengan baik, dikembangkan secara kreatif, dan dipromosikan secara luas,” ujar Hendry.

Melalui pertemuan tersebut, Himpunan Siompu Kampar Provinsi Riau berharap persiapan pengukuhan pengurus pada November mendatang dapat berjalan dengan baik. Selain memperkuat organisasi, berbagai program yang direncanakan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi, khususnya melalui pengenalan kuliner tradisional Kampar di Pekanbaru. ***rls/doni

Wakil Ketua II DPRD Siak Laiskar Jaya Hadiri Apel Peringatan Hari Santri Nasional 2026

Sat, 24 Oct 2026 16:18:44 +0700

DEWANATANEWS.COM, SIAK — Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2026 di Kabupaten Siak berlangsung khidmat di Lapangan Tugu Istana Siak, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Siak, Laiskar Jaya. Selain Wakil Ketua II DPRD Siak, apel tahunan ini juga dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda, para kiai, pengurus pondok pesantren, ribuan santri dari berbagai penjuru daerah, serta masyarakat umum.

Mengusung tema nasional "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas” yang dicanangkan Kementerian Agama Republik Indonesia, peringatan ini menjadi momentum penghormatan atas jasa dan perjuangan kaum santri dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, sekaligus memperkuat peran strategis santri di era pembangunan.

Di sela-sela kegiatan, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Siak, Laiskar Jaya, menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada seluruh santri dan pengelola pondok pesantren di Kabupaten Siak.

"Kaum santri adalah pewaris nilai-nilai luhur bangsa yang senantiasa menjadi benteng moral sekaligus motor perubahan di tengah masyarakat. DPRD Kabupaten Siak berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan pemberdayaan santri agar mereka semakin mandiri, berdaya saing, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah," tegas Laiskar Jaya.

Ia juga berharap semangat Resolusi Jihad yang menjadi fondasi penetapan Hari Santri Nasional dapat terus dihayati oleh para santri modern.
Menurutnya, nilai perjuangan tersebut kini harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, kemaslahatan umat, serta penguatan kedaulatan bangsa di masa depan. ** Sumber:

Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Siak

Luar Biasa! Atlet NPC Riau Sumbang 2 Emas dan 4 Perunggu

Fri, 23 Oct 2026 07:00:00 +0700

PEKANBARU — Prestasi membanggakan ditorehkan atlet National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Riau di ajang Asian Para Games 2026 di Jepang. Hingga Kamis (22/10/2026), atlet NPC Riau berhasil menyumbangkan dua medali emas dan empat medali perunggu untuk Indonesia.

Capaian tersebut menjadi bukti kemampuan atlet-atlet Riau bersaing di tingkat Asia sekaligus mengharumkan nama daerah dan bangsa.

Ketua NPCI Provinsi Riau, Indra Warman, menyampaikan bahwa perolehan sementara tersebut merupakan hasil perjuangan dan kerja keras para atlet yang berlaga di kompetisi olahraga disabilitas tingkat Asia.

Ia mengaku bersyukur atas raihan medali yang telah dipersembahkan atlet Riau dan berharap prestasi tersebut terus bertambah hingga pertandingan berakhir.

"Alhamdulillah, ada dua medali emas yang sudah diraih atlet kita. Dan masih ada peluang tambahan di cabang olahraga badminton," ujar Indra Warman, Kamis (22/10/2026).

Menurut Indra, keberhasilan tersebut patut disyukuri karena persaingan di ajang Asian Para Games berlangsung ketat dengan kehadiran atlet-atlet terbaik dari berbagai negara Asia.

Medali yang diraih tidak hanya menjadi kebanggaan bagi NPCI Riau, tetapi juga menjadi kontribusi nyata bagi kontingen Indonesia dalam memperjuangkan prestasi di panggung internasional.

Dua medali emas atlet NPC Riau masing-masing dipersembahkan Abdil Majid Rahman dari cabang olahraga renang nomor men's 100 meter breaststroke SB7 dan Lely Marlina dari cabang olahraga tenis meja nomor para table tennis mixed doubles class XD10. Kedua atlet tersebut menunjukkan kontribusi penting bagi Indonesia melalui keberhasilan meraih podium tertinggi di nomor yang diikuti.

Sementara itu, empat medali perunggu diraih melalui sejumlah nomor pertandingan. Helin Wardina menyumbangkan dua perunggu dari cabang atletik nomor 200 meter dan 100 meter T37/T38.

Berikutnya, Leani Ratri Oktila meraih perunggu dari nomor ganda putri bulu tangkis SL3-SU5, sedangkan Abdil Majid Rahman menambah koleksi medali melalui nomor renang mixed 4 × 100 meter medley.

Indra Warman berharap perjuangan para atlet NPCI Riau masih dapat menghasilkan tambahan medali bagi Indonesia. Pasalnya, berdasarkan informasi sementara yang diterimanya, pertandingan cabang olahraga bulu tangkis dan atletik masih berlangsung.

Peluang tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan para atlet untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaik dan menambah catatan prestasi mereka.
Capaian dua emas dan empat perunggu ini menjadi suntikan semangat bagi pembinaan olahraga disabilitas di Provinsi Riau.

Prestasi para atlet di tingkat Asia juga diharapkan mampu memotivasi generasi muda penyandang disabilitas untuk terus berlatih, mengembangkan potensi, dan berani bersaing dalam berbagai kejuaraan, baik nasional maupun internasional.

NPCI Riau berharap perjuangan atlet-atletnya di Jepang dapat terus memberikan hasil positif hingga seluruh pertandingan selesai. Dengan semangat juang, disiplin, dan kerja keras, para atlet diharapkan mampu menambah pundi-pundi medali sekaligus memperkuat kontribusi Riau bagi prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional.****rls/Ep

Kapolres Ahmad Nur Ari Serukan Persatuan, Santri Diminta Aktif Jaga Kamtibmas

Thu, 22 Oct 2026 17:52:19 +0700

UTUSAN RIAU.CO, PELALAWAN — Semangat kebangsaan dan nilai-nilai keislaman mewarnai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tingkat Kabupaten Pelalawan Tahun 2026, Kamis (22/10/2026). Mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat peran santri sebagai generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, cinta tanah air, serta berkontribusi nyata dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upacara berlangsung pukul 08.00 hingga 09.45 WIB di Pondok Pesantren Badrul Hidayah, Jalur XII, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan, Drs. H. Sulman, bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan komandan upacara dipercayakan kepada santri Ponpes Badrul Hidayah, Frendy Saputra. Sekitar 300 santri bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah mengikuti rangkaian upacara dengan penuh khidmat.

Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari, S.Sos., S.I.K., M.H., turut hadir didampingi Kabag Ren Kompol A. Z. Rofiqi, S.H., Kapolsek Pangkalan Kerinci AKP Zulhendra, S.H., M.M., Kasat Binmas AKP Edy Haryanto, S.H., M.H., Kanit Intelkam Polsek Pangkalan Kerinci AKP Putra Sontomi, serta Bhabinkamtibmas Desa Makmur Aipda Wempi Kamri.

Hadir pula Ketua MUI Kabupaten Pelalawan H. Iswadi M. Yazid, Lc., M.A., Kepala Baznas sekaligus Ketua PC NU Kabupaten Pelalawan H. Karmani, S.Pd.I., M.H., pimpinan Ponpes Badrul Hidayah Kiyai Badrun Salim, Ketua PC GP Ansor Ahmad Jazuli, S.T., Kepala Desa Makmur Suwardi, serta para pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Pelalawan.

Rangkaian upacara berlangsung khidmat, mulai dari penghormatan pasukan, pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila dan UUD 1945, hingga pembacaan Naskah Resolusi Jihad dan Ikrar Santri Nasional. Suasana semakin semarak saat para peserta menyanyikan Mars Hari Santri dan Mars Syubbanul Wathan.

Dalam amanatnya, Kakan Kemenag Pelalawan Drs. H. Sulman menegaskan bahwa santri memiliki peran strategis sebagai penguat negeri, penjaga nilai-nilai keislaman, sekaligus pengawal semangat kebangsaan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari menyampaikan apresiasi kepada pengurus pondok pesantren dan seluruh santri yang terus berperan dalam membangun karakter generasi muda.

“Terima kasih kepada pengurus Ponpes dan para santri. Mari jaga kerukunan dan sinergi antara ulama, umara, dan aparat keamanan untuk persatuan bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah, masyarakat, dan kepolisian merupakan modal penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta harmonis di Kabupaten Pelalawan.

Kapolres juga mengajak generasi santri agar tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta membangun kemandirian ekonomi.

Para santri diharapkan turut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menanamkan ketangguhan moral, menangkal pengaruh negatif, serta menjadi teladan dalam menyebarkan nilai toleransi dan persaudaraan.

Dengan karakter yang kuat dan wawasan luas, santri diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi dan kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada santri berprestasi serta penanaman pohon bersama melalui Program Green Policing Polres Pelalawan.

Kegiatan ini menjadi simbol bahwa semangat Hari Santri tidak hanya diwujudkan melalui penguatan ilmu dan akhlak, tetapi juga melalui aksi nyata menjaga kelestarian alam.

Seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan kondusif, sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Pelalawan yang religius, harmonis, berwawasan lingkungan, dan menjunjung tinggi persatuan bangsa.****rls/Ep

Bupati Kasmarni Sambut Kajati Riau dengan Prosesi Adat Melayu, Teguhkan Jati Diri Negeri Junjungan

Thu, 22 Oct 2026 12:43:00 +0700

BENGKALIS, PROKOPIM – Kental dengan nilai penghormatan dan filosofi budaya, Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menyambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., beserta rombongan melalui prosesi adat Melayu di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Bengkalis, Selasa (20/10/2026).

Penyambutan ini bukan sekadar seremoni menyambut tamu kehormatan. Lebih dari itu, prosesi tersebut menjadi penegasan bahwa di tengah dinamika pembangunan dan kemajuan zaman, adat Melayu tetap menjadi identitas, marwah, sekaligus jati diri Kabupaten Bengkalis sebagai Negeri Junjungan.

Prosesi diawali dengan pengalungan kalung kehormatan oleh Bupati Kasmarni kepada Kajati Riau, didampingi Wakil Bupati Bengkalis Dr. H. Bagus Santoso dan Sekretaris Daerah dr Ersan Saputra. Suasana semakin semarak dengan atraksi silat tradisional Melayu yang menyuguhkan ketangkasan, kesantunan, dan nilai-nilai luhur warisan budaya masyarakat setempat.

Gerakan sembah yang diangkat setinggi dahi menjadi simbol penghormatan kepada tamu, sedangkan rangkaian gerak silat yang tegas mencerminkan ketangkasan, kesiapsiagaan, dan filosofi perlindungan. Perpaduan tradisi tersebut memperlihatkan bahwa adat Melayu tidak hanya hidup dalam simbol dan upacara, tetapi juga menyimpan nilai-nilai yang diwariskan lintas generasi.

Bupati Kasmarni menempatkan pelestarian adat dan budaya sebagai bagian penting dalam menjaga identitas daerah. Sebab, kemajuan sebuah daerah tidak semata-mata diukur dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya merawat akar budaya serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus.

Bagi Kabupaten Bengkalis, adat Melayu merupakan perekat sosial yang mengajarkan kesantunan, persaudaraan, penghormatan, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting dalam membangun hubungan harmonis, baik di tengah masyarakat maupun dalam memperkuat hubungan antarlembaga.

Kehadiran Kajati Riau beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Kasmarni bersama Wakil Bupati Bagus Santoso, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis, unsur peradilan, serta tokoh adat Melayu.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Negeri Bengkalis. Sinergi antarlembaga diharapkan terus terbangun dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penegakan hukum, serta pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Adat dijunjung, marwah dipelihara, sinergi diperkuat. Semangat inilah yang tercermin dalam penyambutan Kajati Riau di Negeri Junjungan. Bengkalis tidak hanya membuka pintu bagi tamu kehormatan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat Melayu.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana beserta jajaran, di antaranya Asisten Pengawasan Kejati Riau Dwi Astuti Beniyati, Asisten Pembinaan Dr. Poprizal, Asisten Pidana Militer Kolonel Chk. Muhammad Irham Djannantung, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Jerniaty, serta Kepala Bagian Tata Usaha Muhammad Taufik Akbar.

Dari Kabupaten Bengkalis turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan, Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto, Kasdim 0303/Bengkalis Mayor Inf Suratno, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Leny Lasminar, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mumu Mu’min Muktasidin, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, Ketua Umum MKA LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Seri Ilham Noer serta undangan lainnya.

Melalui penyambutan bernuansa adat ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali menegaskan komitmennya menjaga warisan budaya Melayu sekaligus membangun hubungan kelembagaan yang harmonis demi terwujudnya Bengkalis yang bermarwah, maju, dan sejahtera. ** rls

Bina Kamila, Talenta Muda Bersinar Bidang Fashion Racik Identitas Visual Unik untuk South Queen

Thu, 22 Oct 2026 09:07:32 +0700

Jakarta — Fashion bukan sekadar tentang apa yang dikenakan, melainkan bagaimana seseorang membangun identitas, menyampaikan cerita, dan menunjukkan karakter kepada dunia. Pemikiran tersebut menjadi landasan kreatif Bina Kamila (@binakmla), Creative Director berusia 23 tahun lulusan Fashion Business LaSalle College Jakarta, yang mengembangkan pendekatan visual dengan memadukan karakter personal, storytelling, dan identitas budaya Indonesia melalui keterlibatannya dalam proyek South Queen, girl group yang mengeksplorasi perpaduan hip-hop dan dangdut atau hipdut dengan sentuhan Western.

Bina Kamila kepada awak media pada Kamis (22/10/2026) di Jakarta mengatakan ketertarikannya terhadap dunia fashion tumbuh sejak masa kanak-kanak melalui lingkungan keluarga yang memiliki kecintaan terhadap mode. Pengalaman mengenal proses menjahit dan menciptakan sesuatu sejak dini membentuk perspektifnya bahwa fashion memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar estetika. Baginya, setiap pilihan busana, warna, dan siluet dapat menjadi bahasa visual yang merepresentasikan kepribadian sekaligus menyampaikan pesan tanpa harus bergantung pada kata-kata.

“Fashion has always been my escape, and eventually became my language,” ungkap Bina, menggambarkan perjalanan fashion dari ruang pelarian personal menjadi medium komunikasi kreatif. Pandangan tersebut terus berkembang seiring pendidikan Fashion Business di LaSalle College Jakarta, yang memperkaya pemahamannya mengenai hubungan antara konsep, estetika, strategi, dan pembentukan identitas visual. Kini, Bina menekuni creative direction dan styling dengan fokus menerjemahkan gagasan menjadi tampilan yang relevan, kuat, dan selaras dengan karakter setiap proyek.

Keterlibatan Bina sebagai Creative Director South Queen menjadi salah satu wujud penerapan pendekatan kreatif tersebut. Girl group yang mengusung konsep hipdut ini menawarkan perpaduan hip-hop dan dangdut sebagai ekspresi musik yang berupaya menjangkau selera generasi muda tanpa melepaskan akar budaya Indonesia. Melalui arahan kreatifnya, Bina mengembangkan identitas visual yang mempertemukan energi musik, karakter personal para personel, dan pengaruh budaya populer global dalam satu konsep yang utuh.

Nama South Queen turut menjadi inspirasi dalam merumuskan karakter visual grup yang modern, ekspresif, dan berani. Bina mengeksplorasi gaya Western yang dekat dengan kultur anak muda urban, khususnya citra yang lekat dengan kawasan Jakarta Selatan, kemudian memadukannya dengan elemen dangdut sebagai identitas penting South Queen. Pendekatan tersebut menghadirkan interpretasi visual yang lebih segar terhadap perpaduan budaya populer internasional dan karakter musik Indonesia.

Bagi Bina, tantangan styling tidak berhenti pada upaya menciptakan penampilan yang seragam untuk seluruh personel. Ia justru melihat setiap anggota sebagai individu dengan fitur, kepribadian, dan karakter berbeda yang perlu memperoleh ruang untuk tampil menonjol. Karena itu, pemilihan warna, siluet, serta pendekatan busana disesuaikan dengan karakter masing-masing personel, sementara benang merah konsep tetap menjaga kesatuan identitas South Queen.

Strategi tersebut dirancang untuk membangun kepercayaan diri para personel sekaligus memperkuat stage presence ketika mereka tampil di hadapan publik. Setiap elemen visual memiliki peran dalam mendukung ekspresi, gerak, dan karakter musik yang dibawakan. Dengan demikian, fashion tidak hanya menjadi pelengkap penampilan panggung, tetapi juga bagian dari pengalaman artistik yang membantu audiens mengenali dan mengingat identitas South Queen.

Dalam praktik creative direction dan styling, Bina memandang proses kreatif sebagai perjalanan menerjemahkan gagasan menjadi representasi visual yang memiliki makna. Keputusan mengenai warna, bentuk, proporsi, hingga keseluruhan styling menjadi bagian dari narasi yang membangun persepsi audiens terhadap seseorang, sebuah kelompok, atau sebuah proyek. Pendekatan tersebut menempatkan fashion sebagai instrumen komunikasi yang mampu menyatukan estetika dengan pesan.

Berangkat dari kecintaannya terhadap fashion sejak kecil, Bina terus mengeksplorasi hubungan antara identitas individu dan karakter kolektif. Ia berupaya menghadirkan konsep visual yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga memiliki relevansi dengan cerita, tujuan, dan karakter pihak yang direpresentasikan. Dalam konteks South Queen, pendekatan tersebut terlihat melalui upaya menyatukan kebebasan berekspresi generasi muda, pengaruh musik hip-hop, dan akar dangdut Indonesia dalam satu identitas yang khas.

Perjalanan kreatif Bina Kamila memperlihatkan bagaimana fashion dapat berkembang menjadi medium untuk membangun karakter sekaligus memperluas cara sebuah karya berkomunikasi dengan publik. Melalui creative direction dan styling, ia menempatkan setiap pilihan visual sebagai bagian dari cerita yang lebih besar. Pada akhirnya, bagi Bina, fashion bukan semata-mata tentang apa yang dikenakan, melainkan tentang bagaimana identitas diterjemahkan, cerita disampaikan, dan setiap karakter memperoleh ruang untuk bersinar.

(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)

Polisi Bersama Masyarakat! AKP Rara Pererat Silaturahmi dengan Driver Maxim

Thu, 22 Oct 2026 07:19:29 +0700

PELALAWAN — Menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pelalawan, Riau, memperkuat pendekatan humanis dengan menyambangi pangkalan pengemudi ojek online Maxim di Jalan Pemda, simpang Jalan Guru, Pangkalan Kerinci, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang dipimpin Kasat Lantas Polres Pelalawan AKP Zahratul Aulia Harun, S.Tr.K., S.I.K., tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus mengajak para pengemudi meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas.

Kunjungan yang berlangsung di Kopi Nikmat, Jalan Pemda, simpang Gang Guru, Pangkalan Kerinci itu turut dihadiri Kanit Kamsel Sat Lantas dan personel Sat Lantas Polres Pelalawan, Ipda Ira Fatmawati, S.H. Kehadiran AKP Zahratul Aulia Harun yang akrab disapa AKP Rara disambut hangat oleh para pengemudi Maxim.

Suasana penuh keakraban tersebut mencerminkan upaya kepolisian membangun komunikasi langsung dengan masyarakat, khususnya para pengemudi yang setiap hari beraktivitas di jalan raya.

Dalam kesempatan itu, AKP Rara mengingatkan para pengemudi agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan dan surat izin mengemudi (SIM), serta menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai standar.

Ia juga menegaskan pentingnya menyediakan helm berstandar SNI bagi penumpang demi meminimalkan risiko cedera apabila terjadi kecelakaan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan, bukan sekadar memenuhi kewajiban terhadap aturan.

“Kami mengajak rekan-rekan driver Maxim untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan dan diri, seperti STNK, SIM, serta menggunakan helm standar SNI. Jangan lupa sediakan helm untuk penumpang yang akan diantar ke tempat tujuan,” imbau AKP Rara.
Ia juga mengingatkan para pengemudi agar tidak terburu-buru mengejar pesanan hingga mengabaikan rambu-rambu lalu lintas.

Sebelum beroperasi, kondisi sepeda motor hendaknya diperiksa untuk memastikan kendaraan layak digunakan dan aman bagi pengemudi maupun penumpang.Pendekatan humanis yang dilakukan Sat Lantas Polres Pelalawan mendapat sambutan positif dari para pengemudi Maxim. Salah seorang pengemudi mengaku senang karena Kasat Lantas hadir langsung menyapa dan berdialog dengan mereka di pangkalan.

“Kami merasa diperhatikan, Buk, selama ini jarang ada pimpinan yang datang langsung ke pangkalan. Imbauannya sangat bermanfaat untuk kami di lapangan dan kami benar-benar merasakan kehadiran Polisi Bersama Masyarakat,” ungkapnya.

Apresiasi tersebut menjadi gambaran pentingnya komunikasi dan kedekatan antara kepolisian dengan komunitas pengemudi transportasi daring.Tidak hanya menyampaikan pesan keselamatan, AKP Rara juga menunjukkan kepedulian sosial dengan membagikan paket sembako kepada para pengemudi Maxim yang hadir.

Bantuan yang dikemas dalam kotak bertuliskan “POLISI BERSAMA MASYARAKAT” itu disambut antusias oleh para penerima. Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga membangun kepedulian, memperkuat kebersamaan, dan menumbuhkan kepercayaan publik.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama, foto bersama, serta bersalam-salaman dalam suasana kekeluargaan. Melalui kegiatan tersebut, Sat Lantas Polres Pelalawan berharap para pengemudi Maxim semakin disiplin, mengutamakan keselamatan, dan menjadi pelopor tertib berlalu lintas di jalan raya. Menjelang Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, sinergi antara kepolisian dan komunitas ojek online diharapkan semakin kuat guna mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas), sekaligus menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Pelalawan. ****rls / Edward P

Dugaan Persetubuhan Anak di Pelalawan Terungkap, Pria 41 Tahun Diamankan Polres

Thu, 22 Oct 2026 07:15:59 +0700

PELALAWAN — Polres Pelalawan menangani kasus dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Seorang pria berusia 41 tahun berinisial FZ alias Ama T telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini dilaporkan secara resmi ke Polres Pelalawan pada Rabu, 21 Oktober 2026, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/106/X/2026/SPKT/Polres Pelalawan/Polda Riau.

Peristiwa yang dilaporkan tersebut diketahui terjadi pada Senin, 31 Agustus 2026, sekitar pukul 09.00 WIB, di kawasan Sektor Tasik TPK 18, Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan.

Korban merupakan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang berdomisili di Pangkalan Kerinci. Demi melindungi hak dan masa depan korban, identitas serta informasi pribadi yang dapat mengungkap jati dirinya tidak dipublikasikan.

Kasus ini terungkap setelah pelapor yang merupakan paman korban, berinisial OJL, menanyakan persoalan pertengkaran antara korban dan anak terlapor. Dalam percakapan tersebut, korban kemudian mengungkapkan bahwa dirinya menjalin hubungan dengan terlapor dan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Pengakuan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari informasi awal yang mendasari pelaporan kepada pihak kepolisian.

Informasi mengenai dugaan peristiwa tersebut juga disampaikan oleh seorang saksi yang merupakan rekan kerja terlapor. Saksi kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Pelalawan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah menerima laporan, kepolisian melakukan penanganan terhadap perkara tersebut dan mengamankan FZ alias Ama T untuk kepentingan pemeriksaan serta proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam perkara ini, terlapor disangkakan melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang, terkait perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan/atau Pasal 473 Ayat (2) huruf b juncto Pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan pasal dan pembuktian perkara selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan hukum.
Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari, S.Sos., S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Pelalawan AKP T. Siahaan, S.Sos., menyampaikan bahwa terlapor telah diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta menindaklanjuti dugaan kejahatan seksual sesuai prosedur hukum.
“Terlapor sudah diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Kami berkomitmen memberikan perlindungan terhadap anak dan menindak tegas pelaku kejahatan seksual,” ujarnya.

Polres Pelalawan juga mengimbau para orang tua dan masyarakat agar meningkatkan pengawasan, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, serta memberikan perhatian terhadap keselamatan dan pergaulan mereka.

Masyarakat yang mengetahui atau menemukan indikasi kekerasan seksual terhadap anak diminta segera melapor kepada pihak berwenang agar dapat ditangani secara tepat. Penanganan kasus ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman bagi tumbuh kembang generasi muda.****rls / Edward P

Lapas Bagansiapiapi Perkuat Sinergitas dengan Polda Riau, Komitmen Bersama Brantas Narkoba

Wed, 21 Oct 2026 19:07:22 +0700

?PEKANBARU- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi terus memperkuat sinergi interinstansi dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui kunjungan silaturahmi dan koordinasi Ka. KPLP Lapas Bagansiapiapi, Yocky Prima Nugraha, Amd. P, S.H., ke Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau, Rabu (21/10).

?Kunjungan yang dilaksanakan atas arahan Kepala Lapas Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik, tersebut disambut hangat oleh Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Riau, Kompol Bagus Faria, S.I.K., M.H., serta Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Riau, S.Farm., S.I.K., M.Si.

?Pertemuan strategis ini merupakan bentuk komitmen dan langkah konkrit Lapas Bagansiapiapi dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Kapolri terkait pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba, khususnya di lingkungan pemasyarakatan dan wilayah hukum Polda Riau.

?Kepala Lapas Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik, menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi pilar penting dalam menjaga integritas institusi.

"Sinergi ini merupakan langkah nyata kami dalam menjalankan arahan pimpinan untuk memberantas narkoba hingga ke akarnya. Kami siap berkolaborasi penuh dengan Ditresnarkoba Polda Riau demi memastikan Lapas Bagansiapiapi bersih dari peredaran gelap narkotika," tegasnya.

?Dukungan serupa disampaikan oleh Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Riau, Kompol Bagus Faria, S.I.K., M.H. Pihaknya mengapresiasi inisiatif dan keterbukaan pihak pemasyarakatan dalam membangun komunikasi yang solid.

"Kami menyambut baik dan siap mendukung penuh komitmen Lapas Bagansiapiapi. Penguatan koordinasi dan pertukaran informasi ini sangat penting agar penindakan serta pencegahan peredaran narkoba dapat berjalan lebih maksimal," ujar Kompol Bagus.

?Melalui pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi, pertukaran informasi, serta kolaborasi intensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba. (zal)

Wakil Ketua II DPRD Siak Laiskar Jaya Hadiri Peresmian PT Oriental Resources Indonesia di KITB

Thu, 08 Oct 2026 08:04:46 +0700

?SIAK – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Siak, Laiskar Jaya, menghadiri peresmian PT Oriental Resources Indonesia (PT ORI) di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kecamatan Sungai Apit, Kamis (8/10/2026).

Perusahaan swasta berstatus Penanaman ModalDalam Negeri (PMDN) tersebut resmi memulai realisasi investasinya di kawasan industri strategis tersebut.

?Kehadiran PT ORI menjadi momentum penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, serta menyokong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

?Dalam kesempatan usai acara, Laiskar Jaya menyampaikan apresiasi serta dukungannya terhadap realisasi investasi ini. "DPRD Kabupaten Siak sangat mendukung investasi yang masuk ke KITB. Ini bukti bahwa daerah kita memiliki potensi dan iklim investasi yang kondusif.

Kami berharap PT ORI membawa manfaat nyata, khususnya penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan ekonomi warga sekitar," ujar LaiskarJaya.

?Ia juga menekankan pentingnya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan dan menjaga harmoni dengan kearifan lokal.

?"Kita menginginkan investasi yang berkelanjutan. Selain menguntungkan secara ekonomi, operasional perusahaan harus tetap ramah lingkungan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus terus dipelihara," tegasnya.

?Acara peresmian ditutup dengan peninjauan area industri oleh jajaran pejabat yang hadir, di antaranya Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si., Wakil Bupati Siak Syamsurizal, S.Ag., M.Si., Anggota DPRD Siak Sujarwo, S.M., H. Asril., SH Anggota DPRD Siak, Androy Aderiandra Anggota DPRD Provinsi Riau,Unsur Forkopimda, Camat Sungai Apit, manajemen PT ORI, serta tokoh masyarakat setempat.
Operasional PT ORI ini diharapkan kian memperkuat posisi KITB sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Riau. **Sumber:Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Siak