Latest Posts

Ketua Kwarcab Pramuka Pekanbaru Kak Sulastri Bagikan Langsung Ribuan Masker Cegah Paparan Asap Karhutla di Pekanbaru

Thu, 17 Sep 2026 08:51:08 +0700

?PEKANBARU – Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditunjukkan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru.
?
?Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Hj. Sulastri Agung, turun langsung ke sejumlah ruas jalan untuk membagikan sebanyak 4.000 masker gratis kepada masyarakat, khususnya para pengendara yang beraktivitas di luar ruangan.
?
?Aksi tersebut berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan, Damkar Kota Pekanbaru pada Rabu (16/9/2026), sebagai langkah perlindungan sekaligus edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap dampak paparan asap.
?
?Pembagian masker menyasar sejumlah titik keramaian dan persimpangan jalan, di antaranya lampu merah Jalan Riau-Yos Sudarso, persimpangan lampu merah Fly Over Jalan Nangka, serta kawasan lampu merah Simpang Tiga.
?
?Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Kesehatan Pekanbaru Dedy Sambudi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pekanbaru Zarman Candra, Sekretaris Kwarcab Pramuka Pekanbaru kak Irwan Yuliadi, Camat Senapelan kak Rein Rizka Karvy, Kepala Puskesmas Senapelan Wido, Kepala Puskesmas Garuda dr. Ray, jajaran Kwartir Ranting (Kwaran) Senapelan serta para anggota Pramuka.
?
?Sulastri Agung mengatakan, pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama Kwarcab Gerakan Pramuka Pekanbaru terhadap kondisi masyarakat yang saat ini masih menghadapi kabut asap.
?
?“Alhamdulillah, hari ini kita bagikan masker gratis sebanyak 4.000 secara langsung kepada pengendara yang ada di jalan agar masyarakat tetap menjaga kesehatan ketika melakukan aktivitas di luar ruangan,” kata Sulastri.
?
?Ia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh selama kualitas udara belum kembali membaik.
?
?Sulastri juga mengingatkan warga untuk memperbanyak minum air putih dan menjaga waktu istirahat.
?
?“Di tengah kabut asap, masyarakat tetap menjaga kesehatan, minum air putih yang banyak dan istirahat dengan cukup. Artinya, kita tetap menjaga fisik. Semoga asap cepat berlalu dan mudah-mudahan Kota Pekanbaru, khususnya Provinsi Riau, segera turun hujan,” ujarnya.
?
?Masker Dibagikan Sudah Capai 15 Ribu
?
?Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pekanbaru Dedy Sambudi mengungkapkan, pembagian masker kepada masyarakat terus dilakukan selama kondisi udara masih terdampak kabut asap.
?
?Dengan tambahan 4.000 masker dari Kwarcab Pramuka Pekanbaru, total masker yang telah dibagikan kepada masyarakat sepanjang periode kabut asap ini mencapai 15.000 masker.
?
?Sebelumnya, pembagian masker juga telah dilakukan di sejumlah ruas jalan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, termasuk Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Soebrantas Panam.
?
? “Total jumlah masker yang dibagikan sampai saat ini mencapai 15 ribu masker,” ungkap Dedy.
?
?Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar membagikan masker, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan diri dari paparan asap.
?
?Dedy menegaskan, pembagian masker gratis akan terus dilakukan selama kualitas udara masih berada dalam kondisi tidak sehat.
?
?Selain masker, Dinas Kesehatan Pekanbaru juga memastikan ketersediaan obat-obatan di fasilitas pelayanan kesehatan. **takim
?
?“Masker dan obat-obatan juga sudah kita siapkan di 21 puskesmas yang ada,” jelasnya.
?
?Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat tetap terlindungi dan menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap masih terjadi di Pekanbaru.
?

Polres Bengkalis Musnahkan 68,6 Kilogram Sabu, Selamatkan 343.546 Jiwa dari Ancaman Narkotika

Wed, 16 Sep 2026 18:08:29 +0700

Bengkalis— Polres Bengkalis melaksanakan konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus oleh Satresnarkoba Polres Bengkalis dan Polsek Bantan yang diduga merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 16 September 2026, bertempat di Aula Tantya Sudhirajati Polres Bengkalis, dan dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, jajaran Satresnarkoba Polres Bengkalis bersama Polsek Bantan berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 68.644,11 gram atau sekitar 68,6 kilogram.

Barang bukti narkotika tersebut ditaksir memiliki nilai mencapai Rp68 miliar. Dari jumlah tersebut, pengungkapan ini diperkirakan berhasil menyelamatkan sekitar 343.546 jiwa dari potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk keseriusan jajaran Polres Bengkalis dalam memutus mata rantai peredaran narkotika, khususnya yang berkaitan dengan jaringan internasional.

«“Ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Polres Bengkalis dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Barang bukti yang berhasil kita amankan cukup besar, dan apabila sampai beredar di masyarakat tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat luas,” ujar Kapolres Bengkalis.»

Kapolres menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh kepolisian saja, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, aparat penegak hukum, instansi terkait, organisasi masyarakat, generasi muda, serta masyarakat.

«“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Polres Bengkalis akan terus melakukan upaya penindakan terhadap jaringan narkotika dan mengembangkan setiap kasus yang berhasil diungkap untuk mengetahui jaringan di atasnya,” tegas AKBP Fahrian.»

Menurutnya, keberhasilan pengungkapan puluhan kilogram sabu tersebut bukan hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, tetapi juga dari banyaknya masyarakat yang berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

«“Dengan pengungkapan ini, kita telah mencegah ratusan ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga generasi muda dan masyarakat Kabupaten Bengkalis agar terbebas dari narkoba,” tambahnya.»

Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari proses penanganan perkara sekaligus bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Konferensi pers dan pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri oleh Bupati Bengkalis, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Kapolres Bengkalis, Kodim 0303/Bengkalis yang diwakili Pasi Intel, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis yang diwakili H. Zamzami selaku anggota DPRD Bengkalis dari Dapil Bengkalis, jajaran OPD Kabupaten Bengkalis, Danposal Bengkalis, Kepala Bea Cukai Bengkalis, penasihat hukum tersangka, BNN Kota Dumai, serta Laboratorium Forensik Polda Riau.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi lintas instansi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.

«“Mari kita bersama-sama menjaga Kabupaten Bengkalis agar tetap aman dan bersih dari narkotika. Peran masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba,” tutup Kapolres Bengkalis. ** rls/ doni

SIWO PWI Bengkalis Gelar Turnamen Domino dan Tenis Meja Sempena Haornas 2026

Wed, 16 Sep 2026 15:04:37 +0700

BENGKALIS – Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2026, Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bengkalis akan menggelar Turnamen Domino dan Tenis Meja di Sekretariat PWI Bengkalis, Jalan Hasanuddin, pada 22 September 2026 mendatang.

Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Sportivitas, Silaturahmi dan SDM Unggul Melalui Domino dan Tenis Meja dalam Mendukung Terwujudnya Bengkalis Bermasa” ini direncanakan dibuka langsung oleh Bupati Bengkalis, Hj Kasmarni.

Ketua SIWO PWI Bengkalis, Sabri, mengatakan turnamen tersebut bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, melainkan momentum untuk mempererat hubungan antar insan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan.

Menurutnya, tema yang diangkat mencerminkan komitmen SIWO PWI Bengkalis untuk menjadikan olahraga sebagai sarana membangun sportivitas, memperkuat silaturahmi, serta mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Penyelenggaraan turnamen ini bukan sekadar ajang berlomba semata. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wadah nyata untuk mempererat tali silaturahmi, memperkokoh persaudaraan antar sesama insan pers, sekaligus menjalin hubungan yang semakin harmonis dan erat antara dunia pers, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bengkalis,” ujar Sabri.

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap kegiatan yang ditaja SIWO PWI Bengkalis tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Secara langsung kita akan mengundang Ibu Bupati Bengkalis untuk membuka secara resmi kegiatan ini pada 22 September mendatang,” katanya.

Sabri menjelaskan peserta turnamen domino tidak hanya berasal dari kalangan anggota PWI, tetapi juga melibatkan perwakilan instansi pemerintah, organisasi, komunitas, dan masyarakat umum. Dengan konsep terbuka tersebut, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang kebersamaan yang mampu mempererat hubungan antar berbagai elemen masyarakat.

“Di atas meja domino kita saling bersaing dengan sportif, di luar meja kita tetap saudara. Semangat inilah yang ingin kami tampilkan,” tambahnya.

Selain turnamen domino, SIWO PWI Bengkalis juga akan menggelar turnamen tenis meja yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Haornas 2026. Berbeda dengan domino, cabang tenis meja hanya diperuntukkan bagi kalangan pers.

“Tenis meja hanya dibuka untuk kalangan pers. Namun baik domino maupun tenis meja, semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni berkumpul, bersilaturahmi, dan saling menguatkan. Kemenangan itu bonus, persahabatan dan keharmonisan itulah yang utama,” ungkap Sabri.

Melalui kegiatan ini, SIWO PWI Bengkalis berharap semangat Haornas tidak hanya dimaknai sebagai perayaan olahraga, tetapi juga menjadi momentum membangun karakter sportif, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Bengkalis Bermasa.***rls / doni

Polres Bengkalis Musnahkan Barang Bukti Narkotika Senilai ±Rp80 Miliar, Selamatkan 279.893 Jiwa

Wed, 09 Sep 2026 17:42:18 +0700

BENGKALIS — Polres Bengkalis menunjukkan komitmen serius dalam memberantas peredaran gelap narkotika melalui kegiatan konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis dan Polsek Bantan Polres Bengkalis.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 9 September 2026, tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si. Konferensi pers ini menjadi bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban Polri dalam memastikan barang bukti hasil pengungkapan perkara narkotika dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengungkapan tersebut, Polres Bengkalis berhasil mengamankan barang bukti narkotika dalam jumlah sangat besar, yakni sabu dengan berat keseluruhan 30.635,81 gram, sebanyak 122.459 butir pil ekstasi, serta 384 pcs etomidate.

Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan perkara narkotika yang berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika internasional. Besarnya jumlah barang bukti yang berhasil diamankan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis terus dilakukan secara serius, terukur dan berkelanjutan.

Jika dikonversikan ke nilai ekonomi peredaran gelap narkotika, keseluruhan barang bukti tersebut diperkirakan memiliki nilai mencapai ±Rp80 miliar. Yang lebih penting, keberhasilan pengungkapan tersebut diperkirakan telah mencegah narkotika tersebut beredar dan disalahgunakan oleh masyarakat serta mampu menyelamatkan sekitar 279.893 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk komitmen aparat penegak hukum untuk memastikan barang bukti narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum dan memenuhi ketentuan pemusnahan tidak kembali beredar di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi terkait, organisasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin kompleks.

Konferensi pers dan pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri berbagai unsur Forkopimda dan instansi terkait. Di antaranya Dandim 0303/Bengkalis yang diwakili Kasdim, Kejaksaan Negeri Bengkalis yang diwakili Kasi Penuntutan Pidum, Pengadilan Negeri Bengkalis yang diwakili hakim, Kepala Bea Cukai Bengkalis, Staf Ahli Bupati Bengkalis Johansyah, DPRD Kabupaten Bengkalis yang diwakili H. Zamzami, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satpol PP, Kesbangpol, TNI Angkatan Laut, Laboratorium Forensik Polda Riau, BNNK Dumai yang diwakili Seksi Penyidikan, organisasi kepemudaan anti narkoba, penasihat hukum tersangka, para Pejabat Utama Polres Bengkalis, serta insan pers.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi tugas kepolisian, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh komponen bangsa. Pencegahan dan pemberantasan narkotika harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari penindakan terhadap jaringan pengedar hingga penguatan edukasi dan perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si. menegaskan komitmen Polres Bengkalis untuk terus melakukan langkah-langkah tegas terhadap setiap bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.

Pengungkapan dalam jumlah besar ini menjadi bukti bahwa Polres Bengkalis tidak memberikan ruang bagi jaringan narkotika untuk berkembang. Setiap informasi masyarakat akan menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap jaringan peredaran narkotika, terutama yang berupaya memanfaatkan wilayah Bengkalis sebagai jalur masuk maupun perlintasan barang terlarang tersebut.

Polres Bengkalis juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkotika dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat diharapkan tidak takut melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Pemusnahan puluhan kilogram sabu, ratusan ribu pil ekstasi dan ratusan pcs etomidate ini bukan sekadar memusnahkan barang bukti, tetapi merupakan langkah nyata menyelamatkan masa depan masyarakat dan generasi penerus bangsa.

Polres Bengkalis akan terus hadir, bergerak dan bertindak tegas dalam memutus mata rantai peredaran narkotika demi terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang aman, sehat dan bebas dari narkoba. ** doni

Hari Literasi IKWI 2026 Dorong Kepemimpinan Berintegritas, Bersinergi, dan Adaptif

Tue, 08 Sep 2026 19:04:35 +0700

JAKARTA — Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Hari Literasi IKWI 2026 dengan mengangkat tema “Leadership Berintegritas, Bersinergi, dan Adaptif”, Selasa (8/9/2026). Kegiatan yang digelar secara hybrid melalui Zoom Meeting tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan diawali dengan pengantar Hari Literasi dan Penguatan Organisasi IKWI yang dipandu Moderator Rahmayulis, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal IKWI.

Sesi utama menghadirkan Jiean Ajiyanpi N sebagai pemateri dengan topik kepemimpinan berintegritas, bersinergi, dan adaptif. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang mendapat antusiasme tinggi dari peserta.

Lima peserta yang mengajukan pertanyaan pertama dan mendapatkan hadiah dari Pengurus Pusat (PP) IKWI masing-masing adalah Titiek dari Sulawesi Selatan, Reni dari Bukittinggi, Sumatera Barat, Leny dari Riau, Ana dari Jawa Barat, dan Eni dari Metro, Lampung.

Selain itu, pertanyaan juga disampaikan melalui kolom chat Zoom oleh IKWI Sumatera Utara dan Widia Ratna dari IKWI Lhokseumawe.

Dalam sambutannya, Ketua Umum IKWI Pusat Indah Kirana menekankan pentingnya integritas, loyalitas, sinergi, dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat.

Menurut Indah, perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi membuat seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan memimpin, tetapi juga harus memiliki nilai-nilai yang kuat.

“Seorang pemimpin harus memiliki nilai-nilai yang kuat, yaitu integritas, loyalitas, sinergi, dan kemampuan beradaptasi,” ujarnya.

Indah menjelaskan, integritas merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan. Tanpa integritas, kepemimpinan akan mudah kehilangan kepercayaan. Pemimpin yang berintegritas harus mampu menjaga kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, serta komitmen dalam setiap tindakan.

Ia juga mengaitkan pentingnya literasi dengan kepemimpinan di era digital. Menurutnya, literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, menyaringnya, menggunakannya secara bijaksana, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

“Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang cepat bereaksi tetapi lambat memahami. Jangan sampai kita mudah percaya pada suatu informasi, tetapi malas melakukan verifikasi,” tegasnya.

Indah juga mengingatkan bahwa budaya literasi perlu dibangun tidak hanya di lingkungan organisasi, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan sekolah pertama bagi lahirnya pemimpin masa depan.

Dari keluarga, anak-anak belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, menghargai perbedaan, serta menggunakan informasi dan teknologi secara bijaksana.

“Kepemimpinan sesungguhnya tidak selalu dimulai dari ruang rapat, jabatan, atau organisasi. Kepemimpinan dimulai dari diri sendiri dan dari rumah kita masing-masing,” katanya.

Ia berharap Hari Literasi IKWI 2026 tidak sekadar menjadi forum untuk mendengarkan paparan, tetapi juga menjadi ruang untuk berpikir, berdialog, berbagi pengalaman, sekaligus melakukan refleksi bagi seluruh anggota IKWI.

Indah optimistis, apabila nilai integritas, loyalitas, sinergi, dan kemampuan beradaptasi terus ditumbuhkan, IKWI akan semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi anggota, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, Ketua Panitia Hari Literasi IKWI 2026, Rabiatun, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Bidang Organisasi dan Bidang Pendidikan IKWI Pengurus Pusat.

Menurut Rabiatun, kolaborasi tersebut penting karena penguatan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan. Bidang Organisasi berperan memperkuat tata kelola, koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi. Sementara itu, Bidang Pendidikan berfokus pada peningkatan wawasan, kapasitas, dan kualitas sumber daya manusia.

“Kita ingin setiap Ketua IKWI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bukan sekadar menjadi pemegang jabatan, tetapi menjadi penggerak organisasi yang mampu merangkul anggota, mengembangkan potensi, membangun kerja sama, serta menyiapkan keberlanjutan organisasi,” ujar Rabiatun.

Ia menegaskan bahwa kekuatan organisasi terletak pada kebersamaan dan sinergi seluruh pengurus, termasuk sekretaris dan bendahara.

“IKWI tidak akan bertumbuh jika berjalan sendiri-sendiri. IKWI akan semakin kuat jika kita mampu bersinergi. Dan IKWI akan terus berkesinambungan jika kita mampu beradaptasi,” katanya.

Rabiatun berharap pengetahuan, gagasan, dan pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat diwujudkan dalam program-program nyata di daerah masing-masing.

Kegiatan Hari Literasi IKWI 2026 kemudian ditutup dengan komitmen bersama Ketua IKWI se-Indonesia, pembacaan Deklarasi/Komitmen Literasi Kepemimpinan IKWI oleh Ketua Umum PP IKWI, serta foto bersama.

Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat komunikasi antara pengurus pusat dan daerah, sekaligus mendorong IKWI menjadi organisasi yang semakin solid, maju, dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan. **rls

Tiga Siswa MTs YPPI Bengkalis Wakili Madrasah di OMI 2026, Tampil di MTsN 1 Bengkalis

Tue, 08 Sep 2026 19:02:00 +0700

DEWANATANEWS. COM - Sebanyak 3 siswa MTs YPPI Bengkalis mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI yang digelar pada Selasa, 08 September 2026. Kegiatan akademik tingkat kabupaten ini dipusatkan di MTsN 1 Bengkalis.

OMI merupakan ajang bergengsi untuk menjaring siswa-siswi berprestasi di bidang sains dan sosial dari seluruh madrasah. Tahun ini MTs YPPI Bengkalis kembali mengirimkan delegasi terbaiknya untuk bersaing dengan peserta dari madrasah lain.

Tiga siswa yang mewakili MTs YPPI Bengkalis memiliki bidang lomba berbeda sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Mereka telah melalui proses seleksi internal di madrasah sebelum akhirnya ditetapkan sebagai peserta OMI 2026.

Untuk bidang Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, MTs YPPI Bengkalis diwakili oleh Raja Zulaika Rahmawati. Siswa ini dikenal aktif di kelas dan memiliki pemahaman kuat terhadap materi sejarah, geografi, dan ekonomi.

Sementara untuk bidang Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, diwakili oleh M. Taufiq Kurrahman. Ia merupakan salah satu siswa dengan nilai sains tertinggi di madrasah dan sering mengikuti bimbingan tambahan.

Sedangkan untuk bidang Matematika, MTs YPPI Bengkalis mengutus Aulia Putri Izzatunnisa. Kemampuannya dalam berhitung cepat dan menyelesaikan soal logika menjadi alasan ia dipercaya mewakili madrasah.

Ketiga peserta tersebut mendapat pembinaan langsung dari pihak madrasah. Kepala MTs YPPI Bengkalis Ibu Jumillia, S.Pd bersama Bapak Syaiful,SE, Ibuk Syarah Novianti,S.Pd dan Putra Farinsyah,S.Sos turun langsung bimbingan intensif beberapa minggu sebelum pelaksanaan OMI.

Proses bimbingan difokuskan pada penguatan materi, latihan soal tipe olimpiade, serta simulasi ujian. Tujuannya agar siswa tidak hanya menguasai materi, tetapi juga siap secara mental menghadapi suasana kompetisi.

Ibu Jumillia,S.Pd menyampaikan rasa optimis terhadap kemampuan ketiga siswanya. Menurut beliau, OMI bukan sekadar ajang lomba, tetapi juga sarana untuk mengukur sejauh mana kualitas pembelajaran di madrasah.

“Kami bangga bisa mengirim 3 siswa terbaik. Ini bentuk komitmen kami dalam mengembangkan potensi akademik anak. Semoga mereka bisa memberikan hasil terbaik dan membawa nama harum MTs YPPI Bengkalis,” ujar Ibu Jumillia.

Beliau juga mengapresiasi dedikasi Bapak Syaiful,SE membimbing mapel IPS, dan ibuk Syarah Novianti,S.Pd membimbing Mapel MTk, dan Bapak Putra Farinsyah, S.Sos yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi peserta. Dukungan guru pembina dinilai sangat penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi soal-soal dengan tingkat kesulitan tinggi.

Pelaksanaan OMI di MTsN 1 Bengkalis berlangsung dengan tertib. Para peserta mengerjakan soal secara individu sesuai bidang masing-masing dengan pengawasan ketat dari panitia. Suasana kompetitif namun tetap menjunjung sportivitas.

Kegiatan seperti OMI diharapkan dapat memotivasi siswa lain untuk lebih giat belajar. Selain itu, ajang ini juga menjadi tolak ukur bagi madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di bidang sains dan sosial.

Dengan keikutsertaan ini, MTs YPPI Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi yang tidak hanya berakhlak mulia, tetapi juga unggul secara akademik dan siap bersaing di tingkat kabupaten maupun provinsi. **rls

Bukan Sekedar Adu Jago, 28 BPR- BPRS Se Riau Ramaikan Perbarindo Cup 2026

Sat, 05 Sep 2026 18:15:52 +0700

DEWANATANEWS. COM, ?PEKANBARU– Suasana berbeda mewarnai aktivitas insan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) se-Riau. Tak hanya berkutat dengan target dan rutinitas perbankan, ratusan insan BPR-BPRS berkumpul dalam ajang olahraga dan seni Perbarindo Cup 2026 di GOR IKPTB Pekanbaru, Sabtu (5/9/2026).

Kegiatan yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Seluruh Indonesia (DPD Perbarindo) Riau tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memberikan ruang bagi para insan BPR untuk bersantai, berkompetisi dan membangun kekompakan.

Turnamen resmi dibuka dengan pukulan pertama badminton oleh Deputi Direktur OJK Riau, Yunita Andriani, bersama Ketua DPD Perbarindo Riau, Anggi Firmansyah, di GOR Badminton IKPTB, Jalan Karya Indah Nomor 88, Pekanbaru.

OJK Riau Apresiasi Perbarindo Cup

?Yunita Andriani yang hadir mewakili Ketua OJK Riau memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Perbarindo Cup 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk menjaga kekompakan antar-BPR dan BPRS di tengah tantangan industri perbankan yang semakin kompleks.

Ia menilai tema “Stronger Together” sangat relevan dengan kondisi industri saat ini. Tantangan yang dihadapi BPR-BPRS tidak hanya berkaitan dengan akselerasi digital, tetapi juga persaingan dengan entitas keuangan ilegal.

“Stronger Together ini sangat relevan dengan kondisi saat ini agar BPR/BPRS se-Riau semakin kompak dalam menghadapi dunia perbankan,” ujarnya.

Yunita juga mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan pertandingan sebagai ajang membangun sportivitas dan kebersamaan, bukan semata-mata mengejar kemenangan.

“OJK Riau sangat memberikan apresiasi sekali kegiatan seperti ini juga dalam menjaga kekompakan sesama BPR se-Riau. Kita berharap dari turnamen ini dapat belajar arti pentingnya sportivitas yang secara relevan dengan membangun dunia usaha ke depannya,” katanya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga Perbarindo semakin solid dan mampu mendorong kemajuan industri BPR.

28 BPR-BPRS Ikut Ambil Bagian

Ketua DPD Perbarindo Riau, Anggi Firmansyah, mengatakan Perbarindo Cup 2026 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT Perbarindo sekaligus menjadi wadah silaturahmi seluruh insan BPR-BPRS di Riau.

Menariknya, kegiatan tahun ini tidak hanya mempertandingkan olahraga bulutangkis, tetapi juga menghadirkan kompetisi seni berupa lomba nyanyi atau Idol.

“Pesertanya berasal dari perwakilan 28 BPR-BPRS se-Provinsi Riau yang tergabung dalam Perbarindo,” tutur Anggi.

Total peserta yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 200 orang, terdiri dari atlet, peserta lomba seni dan supporter. Mereka ikut meramaikan seluruh rangkaian perlombaan sehingga suasana berlangsung meriah namun tetap penuh keakraban.

“Jangan Lupa Bahagia”

Bagi Anggi, Perbarindo Cup bukan sekadar kompetisi. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada para karyawan dan karyawati BPR-BPRS yang selama ini menghadapi rutinitas pekerjaan dan tekanan industri yang tidak ringan.

Menurutnya, para pegawai perlu mendapatkan ruang untuk melepas penat sekaligus membangun kembali energi positif bersama rekan-rekan dari BPR lainnya.

“Sehingga mereka para insan BPR-BPRS se-Riau bisa menghilangkan kepenatan kerja sehari-hari dan beban pekerjaan BPR juga semakin hari semakin berat,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi energi baru bagi para insan BPR untuk kembali bekerja dengan semangat yang lebih tinggi.

“Mudah-mudahan acara ini bisa menjadikan energi baru buat teman-teman insan BPR agar bisa lebih semangat dalam bekerja,” ujar Anggi.

Gen Z Dorong Perbarindo Lebih Kreatif

Anggi mengungkapkan, sekitar 65 persen karyawan BPR-BPRS saat ini berasal dari generasi Z (Gen Z). Kondisi tersebut, menurutnya, mendorong Perbarindo untuk terus beradaptasi dengan kreativitas dan inovasi baru.

Karena itu, Perbarindo Cup tahun ini dikemas lebih beragam dengan menambahkan kompetisi seni Idol yang diikuti perwakilan dari 28 BPR-BPRS se-Riau.

“Jadi turnamen ini bagaimana kami mengemas Perbarindo Cup, harinya para insan BPR. Terutama kami ingin memberikan apresiasi dan reward kepada seluruh karyawan dan karyawati yang selama ini sudah lelah bekerja,” jelasnya.

Anggi menyebut kegiatan tersebut membawa pesan sederhana: boleh berbeda bank, strategi dan target, tetapi kebersamaan tetap harus dijaga.

“Kita boleh beda bank, strategi dan target, tekanan boleh kuat, kondisi perusahaan boleh berat, tapi jangan lupa bahagia,” katanya.

Stronger Together di Tengah Tantangan Ekonomi

Pemilihan tema “Stronger Together” juga bukan tanpa alasan. Anggi mengatakan tema tersebut menggambarkan kondisi industri jasa keuangan, khususnya BPR-BPRS, yang menghadapi tantangan cukup berat dalam hampir dua tahun terakhir.

Sebagai bank yang banyak melayani masyarakat menengah ke bawah, BPR turut merasakan dampak dari kondisi ekonomi yang berkembang saat ini.

“Dengan kondisi apapun kami masih kuat. Apalagi kalau sendiri kita tidak ada apa-apanya. Tentu dengan kami bersama-sama, poinnya adalah kami bisa maju sama-sama, tumbuh sama-sama dan sejahtera bersama-sama,” tegas Anggi.

Perbarindo Cup 2026 pun menjadi momentum untuk memperkuat pesan tersebut. Di tengah tekanan industri, insan BPR-BPRS Riau memilih untuk tetap solid, saling mendukung dan menjaga semangat kebersamaan.

Bukan hanya mencari juara di lapangan, Perbarindo Cup 2026 menjadi panggung bagi para insan BPR untuk sejenak melupakan tekanan pekerjaan, tertawa bersama, mempererat persaudaraan dan kembali bekerja dengan energi baru. ** kim

Truk Hancur hingga Bak Terlepas! Lakalantas 3 Kendaraan di Palas Bikin Arus Lalu Lintas Macet

Fri, 04 Sep 2026 11:31:58 +0700

DEWANATANEWS. COM, PELALAWAN — Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang melibatkan dua unit kendaraan bermotor (KBM) dan satu sepeda motor terjadi di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Kamis (3/9/2026). Peristiwa tersebut sempat membuat arus lalu lintas di lokasi terganggu akibat proses evakuasi kendaraan yang terlibat.

Dampak kecelakaan terlihat cukup parah pada salah satu truk. Bagian bak truk berwarna hijau dilaporkan terlepas, sedangkan bagian kepala kendaraan mengalami kerusakan berat akibat benturan. Kondisi kendaraan tersebut menjadi perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi kejadian.

Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan, kecelakaan tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa. Namun, terdapat korban yang mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan juga telah mendapatkan penanganan.

Hingga berita ini diterbitkan, identitas lengkap para korban maupun kondisi terakhir korban belum diketahui secara pasti. Pihak kepolisian masih melakukan pendataan dan penanganan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Kanit Gakkum Lantas Polres Pelalawan Ipda Maryahadi Putra, S.H., bersama personel Satlantas Polres Pelalawan langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi kendaraan. Proses evakuasi berlangsung cukup terkendala karena arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan.

Kasat Lantas Polres Pelalawan AKP Zahratul Aulia Harun, S.Tr.K., S.I.K., yang baru sekitar dua pekan menjabat, membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Ia mengatakan, personel Satlantas masih berada di lokasi untuk melakukan evakuasi sekaligus mengamankan arus lalu lintas agar kondisi jalan kembali normal.

"Untuk kejadian lakalantas di Desa Palas saat ini masih dilakukan evakuasi oleh personel Sat Lantas Polres Pelalawan. Untuk korban tidak ada korban jiwa, korban hanya mengalami luka berat dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Begitu juga dengan sopir truk," ujar AKP Zahratul Aulia Harun.

Sementara itu, penyebab pasti kecelakaan dan kronologi lengkap peristiwa masih dalam penanganan serta penyelidikan pihak kepolisian. Petugas juga masih melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap kendaraan maupun para pengendara yang terlibat untuk mengetahui rangkaian kejadian secara lebih jelas.

Menyikapi kecelakaan tersebut, Kasat Lantas Polres Pelalawan yang akrab disapa Rara mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya yang melintas di jalur dengan aktivitas kendaraan berat cukup tinggi, agar meningkatkan kewaspadaan. Pengendara diminta mematuhi batas kecepatan, menjaga jarak aman, tidak melakukan manuver secara tiba-tiba, memastikan kendaraan layak jalan, serta bagi pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm standar dan perlengkapan keselamatan. "Utamakan keselamatan. Jangan terburu-buru di jalan, karena keselamatan jauh lebih penting daripada mengejar waktu," tegasnya.****rls/Ep

Imigrasi Didesak Deportasi Chua Cin Heng, WN Malaysia yang Resahkan Warga Rupat

Thu, 03 Sep 2026 20:16:16 +0700

BENGKALIS - Tokoh masyarakat Rupat yang tergabung dalam Solidaritas Warga Tiga Desa mendatangi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, Kamis (3/9/2026). Kedatangan mereka untuk mendesak pihak Imigrasi mengambil tindakan terhadap Chua Cin Heng, warga negara Malaysia yang dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Rupat.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyerahkan laporan dan berkas berisi sedikitnya 1.020 tanda tangan warga yang meminta agar Chua Cin Heng dideportasi dan masuk dalam daftar penangkalan (blacklist).

Mereka menilai keberadaan WN Malaysia tersebut berkaitan dengan konflik agraria yang telah berlangsung cukup lama di Desa Darul Aman, Batu Panjang dan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat. Masyarakat juga meminta Imigrasi melakukan kajian dari sisi keimigrasian terhadap keberadaan Chua di Indonesia.

Kedatangan warga didampingi Penasehat Hukum, Dr Elviriadi. Mereka diterima Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Bengkalis, I Ketut Wedha Andi Nata Lona, bersama sejumlah pejabat Imigrasi lainnya.

Penasehat hukum masyarakat, Dr Elviriadi, mengatakan persoalan yang melibatkan Chua Cin Heng bukan persoalan baru. Menurutnya, polemik tersebut telah muncul sejak 1999 dan kembali mencuat dalam beberapa bulan terakhir.

"Ini sudah dari tahun 1999 mulai viral saudara Chua sampai 2026. Ada upaya pengambilan lahan masyarakat melalui skema kelompok tani yang sebenarnya tidak ada landasan hukum," kata Elviriadi.

Elviriadi juga menyebut upaya penguasaan lahan kembali terjadi sekitar dua bulan terakhir. Menurutnya, hal itu harus segera ditangani agar konflik tidak semakin meluas.

"Sudah dua bulan lalu mereka datang lagi untuk pengambilan lahan. Ini harus serius kita tangani. Saya mendukung masyarakat karena masyarakat tidak punya jaringan," ujarnya.

Ia juga menyinggung dugaan adanya upaya penguasaan lahan melalui hubungan perkawinan dengan warga setempat bernama Siti Azizah. Namun, menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat dan ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Elviriadi mengatakan, sebelumnya masyarakat juga telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi di kantor camat. Namun, menurut dia, hingga kini belum terlihat sikap tegas pemerintah dalam menyelesaikan polemik tersebut.

"Ini sangat meresahkan. Sepertinya belum ada sikap tegas dari pemerintah," katanya.

Ia menambahkan, Chua Cin Heng diketahui mengantongi izin tinggal di Indonesia. Karena itu, pihaknya meminta Imigrasi melakukan kajian secara menyeluruh terhadap status dan aktivitas WN Malaysia tersebut.

Sementara itu, Ketua Solidaritas Warga Tiga Desa, Afrizal, mengatakan keresahan masyarakat kembali muncul karena adanya orang-orang yang diduga diperintah untuk mengambil alih lahan yang selama ini dikuasai atau digarap masyarakat.

"Mereka mengutus orang untuk melakukan pengambilan lahan. Orang-orang dia bilang ke masyarakat, 'stop, ini punya Chua Chin'," ujar Afrizal.

Menurutnya, jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, konflik dikhawatirkan semakin besar. Terlebih, masyarakat sebelumnya telah melakukan aksi dengan mendatangi kantor camat untuk menyampaikan tuntutan mereka.

"Kalau ini dibiarkan bisa membesar. Hari ini kami berharap ada tindakan cepat. Kami khawatirnya ada tindakan masyarakat yang anarkis," katanya.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Bengkalis, I Ketut Wedha Andi Nata Lona, mengatakan pihaknya menerima aspirasi masyarakat. Namun, ia menegaskan persoalan kepemilikan atau sengketa lahan bukan kewenangan Imigrasi.

"Kami menerima baik warga masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi. Namun berkaitan dengan persoalan agrarianya, itu bukan ranah kami," ujarnya.

Ia menjelaskan, pihak Imigrasi sebelumnya memang pernah mempertimbangkan tindakan deportasi terhadap Chua Cin Heng karena persoalan administrasi keimigrasian.

"Chua Chin ini dulu sempat ingin kami deportasi karena tidak melapor. Namun karena ada penyesuaian kementerian, dia mendapat diskresi," jelasnya.

Meski demikian, pihak Imigrasi memastikan laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian, pihaknya akan mengambil tindakan sesuai aturan.

"Kami akan bertindak adil dan bijaksana sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Sampaikan salam kami kepada masyarakat. Pasti kami panggil Chua," tegasnya.

Ia menambahkan, penyelesaian konflik agraria tetap menjadi kewenangan instansi terkait. Sementara Imigrasi akan fokus pada aspek keimigrasian yang berkaitan dengan keberadaan Chua Cin Heng di Indonesia. **ril/ doni

Dinkes Pekanbaru catat 706 Warga Terpapar ISPA Selama Kabut Asap

Thu, 03 Sep 2026 19:28:07 +0700

?Pekanbaru - Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga dua kali lipat di tengah bencana kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Kamis (3/9/2026). Rata-rata kasus harian yang sebelumnya berada di angka 100 pasien per hari, kini melonjak drastis hingga menyentuh kisaran 300 kasus setiap harinya.

?Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedy Sambudi, mengonfirmasi lonjakan signifikan tersebut saat memberikan keterangan resmi kepada awak media di Pekanbaru. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya paparan kabut asap mengingat kualitas udara setempat yang masih berfluktuasi.
?
?"Ada peningkatan kasus ISPA, dua kali lipat peningkatan kita hitung rata-ratanya per hari," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedy Sambudi, Kamis (3/9/2026).
?
?Berdasarkan data akumulatif Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, sebanyak 706 warga terkonfirmasi menderita ISPA sepanjang berstatus masa tanggap darurat Karhutla. Jumlah tersebut menjadikan ISPA sebagai gangguan kesehatan mendominasi yang paling banyak menginfeksi warga setempat.
?
?Selain gangguan pernapasan, penurunan kualitas udara akibat asap Karhutla juga memicu timbulnya berbagai keluhan kesehatan fisik lainnya pada warga. Pihak dinas kesehatan mencatat adanya belasan hingga puluhan kasus iritasi kulit, asma, konjungtivitis, dan pneumonia.

?"Dari data tersebut, didapati pula, warga bukan hanya terkena ISPA karena kualitas udara yang memburuk akibat kebakaran lahan. Namun ada juga yang mengalami iritasi kulit," kata Dedy Sambudi.
?
?"Disebutkannya, jumlah warga yang terkena iritasi kulit sebanyak 33 orang. Ada juga yang mengalami asma sebanyak 23 orang. Ada juga warga yang mengalami pneumonia sebanyak lima orang. Lalu ada juga yang mengalami konjungtivitis atau mata merah sebanyak 15 orang," tambah Dedy.
?
?Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menegaskan bahwa lonjakan berbagai komplikasi penyakit tersebut berbanding lurus dengan paparan kabut asap Karhutla. Pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan masyarakat dan menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kota Pekanbaru. **kim

Tak Ada Anggaran Bukan Halangan, POBSI dan KONI Pekanbaru Perjuangkan Empat Atlet Tampil di Kejurnas 2026

Thu, 03 Sep 2026 17:53:59 +0700

PEKANBARU — Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak menyurutkan langkah POBSI dan KONI Kota Pekanbaru untuk memperjuangkan atlet-atlet terbaiknya tampil di panggung nasional.

Sebanyak empat atlet biliar Pekanbaru diberangkatkan untuk mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) POBSI 2026 yang digelar di Jakarta, 5–11 September 2026.

Keempat atlet tersebut merupakan talenta yang selama ini telah menorehkan prestasi di berbagai ajang tingkat daerah maupun nasional. Yaitu, Roby dan Abu Sidik, atlet binaan Rumah Biliar (RB) Golden Break, serta Tengku M Farhan dan Ibrahim Mahdi, atlet binaan POBSI Kota Pekanbaru.

Keberangkatan para atlet ini menjadi bukti bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembinaan dan kesempatan atlet Pekanbaru mengukir prestasi di tingkat nasional.

Keempatnya dilepas langsung oleh Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru Achmad Faisal Reza, bersama Ketua POBSI Kota Pekanbaru AKBP Supriyanto, beserta jajaran, Kamis (3/9/2026) di Kantor KONI Pekanbaru.

Dalam kesempatan tersebut, Achmad Faisal Reza memberikan motivasi kepada para atlet agar tampil maksimal dan membawa nama baik Kota Pekanbaru.

Ia berharap keempat atlet mampu memberikan penampilan terbaik, menjaga fokus selama pertandingan, serta menjunjung tinggi sportivitas.

“Bagaimanapun dan di manapun berada, kami minta para atlet selalu menanamkan marwah Kota Pekanbaru di dada. Kita doakan semoga atlet kita ini berhasil meraih prestasi terbaik,” ujar Reza.

Menurutnya, keikutsertaan atlet Pekanbaru dalam Kejurnas POBSI 2026 tidak hanya berbicara mengenai pertandingan dan medali.

Lebih dari itu, kejuaraan nasional menjadi bagian penting dalam proses pembinaan sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan atlet Pekanbaru mampu bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari daerah lain.

Reza juga menyampaikan apresiasi kepada POBSI Pekanbaru serta seluruh rumah biliar yang selama ini konsisten mendukung pembinaan atlet, terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran.

“Termasuk rumah biliar yang ada di Kota Pekanbaru, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi dukungan yang diberikan untuk kemajuan atlet agar bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi,” katanya.

Ia menilai kekompakan rumah-rumah biliar yang berada di bawah naungan POBSI Pekanbaru menjadi modal penting dalam membangun ekosistem pembinaan olahraga biliar di Kota Pekanbaru.

“Kita cukup bangga dengan kekompakan rumah biliar yang bernaung di bawah POBSI Pekanbaru dan selalu aktif memberikan pembinaan kepada atlet. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan ke depan semakin baik,” ujarnya.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Demokrat itu juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembinaan atlet Pekanbaru yang mampu berprestasi di tingkat nasional.

“Bagi atlet kita yang berprestasi akan kita upayakan diberikan kemudahan dalam pembinaan ke depannya.

Kita berharap ini juga menjadi penyemangat bagi atlet untuk terus berjuang memberikan yang terbaik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua POBSI Kota Pekanbaru AKBP Supriyanto mengatakan, empat atlet Pekanbaru tersebut akan menjalani pertandingan di Pusat Pelatihan Nasional (Puslatnas) POBSI, iNews Tower Lantai 4, Jakarta Pusat.

Para atlet akan turun di sejumlah nomor pertandingan, meliputi pool, snooker, English billiard, dan carom.

POBSI Pekanbaru memasang target tinggi. Tak hanya sekadar tampil, para atlet diharapkan mampu membawa pulang medali dari ajang nasional tersebut.

“Target kita tentu saja medali emas. Tapi kita berharap semuanya bisa membawa medali pulang,” kata Supriyanto.

Ia mengakui, proses persiapan hingga keberangkatan atlet menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran akibat efisiensi.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat POBSI Pekanbaru menyerah. Dukungan dari berbagai pihak, khususnya rumah-rumah biliar yang berada di bawah naungan POBSI Pekanbaru serta KONI Pekanbaru, menjadi kekuatan utama agar atlet tetap mendapatkan kesempatan bertanding.

“Keberangkatan seluruh atlet kita ini merupakan support dan dukungan seluruh rumah biliar di bawah naungan POBSI Pekanbaru dan juga KONI Pekanbaru.

Untuk itu kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kekompakan rumah biliar selama ini,” ungkapnya.

Supriyanto menambahkan, Kejurnas POBSI 2026 bukan menjadi tujuan akhir. Ajang tersebut justru diharapkan menjadi salah satu batu loncatan dalam membangun karier atlet biliar Pekanbaru.

Usai mengikuti Kejurnas, dua atlet akan dipersiapkan menjalani program pelatihan di Jakarta selama beberapa bulan.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis, mental bertanding, sekaligus memperbanyak pengalaman dan jam terbang para atlet.

“Kami berharap dengan pelatihan ini atlet bisa menambah jam terbang dan ke depan bisa menjadi atlet yang mampu go international,” ujarnya.

Dengan dukungan KONI, POBSI, rumah-rumah biliar dan seluruh pihak yang peduli terhadap perkembangan olahraga biliar, Pekanbaru diharapkan tidak hanya mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga mencetak talenta yang kelak mampu membawa nama daerah hingga ke pentas internasional.

Keterbatasan anggaran boleh menjadi tantangan, tetapi semangat untuk berprestasi tidak boleh ikut dibatasi. ** kim

Kapolres Rohil Pimpin Apel Tahunan Al-Majidiyah, Tanam Pohon Lewat Green Policing

Thu, 03 Sep 2026 15:23:57 +0700

BAGAN BATU - Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH, SIK, MH memimpin apel tahunan Pondok Pesantren Modern Al-Majidiyah di Bagan Sinembah, Kamis (3/9). Apel tahunan ini mengusung tema berlandaskan Al-Qur’an untuk membangun generasi berilmu, berakhlak, mandiri, dan berdaya saing.

Kegiatan berlangsung di halaman Pondok Pesantren Modern Al-Majidiyah, Jalan H. Imam Munandar, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah.

Hadir dalam acara tersebut jajaran Polres Rohil, unsur TNI, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, wali santri, serta alumni.

Dalam amanatnya, Kapolres menekankan pentingnya membangun generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakhlak dan mandiri.

"Generasi muda merupakan aset bangsa. Pendidikan berlandaskan Al-Qur’an diharapkan membentuk generasi berilmu, berakhlak, mandiri, dan berdaya saing," ujar AKBP Aldi.

Selain apel tahunan, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Stable Al-Majidiyah yang menjadi sarana baru bagi pondok pesantren.

Kapolres bersama Wakapolres Rohil Kompol Rikky Operiady juga melaksanakan program Green Policing dengan menanam pohon di lingkungan pondok pesantren. Penanaman pohon ini menjadi simbol kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mengajak generasi muda untuk menjaga alam.

"Melalui Green Policing, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk santri, untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Kepedulian harus ditanamkan sejak dini," tegas Kapolres.

Usai penanaman pohon, Kapolres melaksanakan ramah tamah bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga 12.30 WIB berlangsung aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, masyarakat, dan lembaga pendidikan. (zal)

Karhutla Riau Kembali Mengancam, BEM ITP2I Desak Polisi Bongkar Aktor di Balik Kebakaran

Thu, 03 Sep 2026 11:26:47 +0700

DEWANATANEWS. COM, PELALAWAN — Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (BEM ITP2I) mendesak Kapolda Riau beserta seluruh jajaran kepolisian di wilayah Riau meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Aparat diminta tidak hanya fokus memadamkan api, tetapi juga mengusut secara serius pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
Presiden BEM ITP2I, Fajar Nugraha, menilai karhutla tidak boleh terus dipandang sebagai bencana musiman yang baru ditangani setelah api meluas dan asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pencegahan, pengawasan, pemadaman hingga penegakan hukum terhadap pelaku apabila ditemukan unsur pidana.

Pernyataan tersebut disampaikan Fajar menyikapi penegasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyebut sebagian besar kasus karhutla tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian. Bagi BEM ITP2I, pernyataan itu harus menjadi momentum bagi aparat untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pola penanganan karhutla di Riau.

“Kalau sebagian besar karhutla bukan fenomena alam, berarti ada faktor manusia yang harus ditelusuri. Jangan hanya apinya yang dicari untuk dipadamkan, tetapi penyebab dan pihak yang bertanggung jawab juga harus dicari,” tegas Fajar.

Ia mengatakan masyarakat Riau telah berulang kali menghadapi persoalan karhutla setiap musim rawan kebakaran. Ketika titik api bermunculan, masyarakat kembali dihadapkan pada kabut asap dan berbagai dampaknya. “Jangan sampai karhutla seperti pesta ulang tahun. Setiap tahun datang, setiap tahun dirayakan dengan asap, lalu kita kembali membahas persoalan yang sama,” sindirnya.

BEM ITP2I meminta Kapolda Riau dan seluruh Kapolres jajaran mengambil langkah konkret dengan menindaklanjuti setiap temuan kebakaran melalui proses penyelidikan, khususnya apabila terdapat indikasi kebakaran akibat aktivitas manusia. Namun, Fajar menegaskan proses hukum harus tetap berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang sah.

“Kami tidak meminta aparat menuduh siapa pun tanpa bukti. Yang kami minta adalah aparat bekerja profesional. Jika hasil penyelidikan menemukan adanya unsur pidana, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Fajar juga mengingatkan bahwa pembakaran lahan dapat memiliki konsekuensi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup sebatas pemadaman, patroli, maupun pembagian masker setelah asap menyebar. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pencegahan serta memastikan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran. “Jangan hanya tangkap apinya. Kalau memang ditemukan tindak pidana, pelakunya juga harus diproses melalui mekanisme hukum,” katanya.

BEM ITP2I kemudian mendorong peningkatan patroli dan pengawasan di kawasan rawan karhutla, pengusutan setiap dugaan tindak pidana secara profesional dan transparan, serta penegakan hukum berdasarkan alat bukti yang sah. Fajar menegaskan mahasiswa akan terus mengawal persoalan lingkungan di Riau, khususnya karhutla yang berdampak langsung terhadap masyarakat. “Karhutla bukan tradisi tahunan. Ini persoalan serius yang harus dicegah, diusut, dan ditangani secara tegas sesuai hukum,” pungkasnya.****rls/ EP

Pramuka Berbagi, Kwarcab Pekanbaru Santuni Anak-anak Panti Asuhan Al Ilham

Thu, 03 Sep 2026 10:41:49 +0700

Pekanbaru - Semangat kepedulian dan berbagi terus ditunjukkan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Pekanbaru. Dalam rangkaian Bulan Bakti Pramuka Tahun 2026, Kwarcab Pekanbaru menyambangi sekaligus memberikan santunan kepada anak-anak Panti Asuhan Al Ilham, Jalan Unggas, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Senin (31/8/2026).

Kegiatan bertajuk Pramuka Berbagi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65. Pelaksanaannya digerakkan Kwarcab Pekanbaru melalui Bidang Abdimasgana LH dan Satgas Pramuka Peduli, berkolaborasi dengan Kecamatan Bukit Raya serta Kwartir Ranting (Kwarran) Bukit Raya.

Ketua Kwarcab Kota Pekanbaru yang diwakili Wakil Ketua Bidang Abdimasgana LH, Kak Zarman Candra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Gerakan Pramuka terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang berada di panti asuhan.

"Alhamdulillah, hari ini sangat luar biasa. Kita menaja kegiatan Pramuka Peduli anak-anak panti asuhan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 dan Bulan Bakti Pramuka," ujar Kak Zarman.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut juga merupakan bentuk apresiasi Ketua Kwarcab Kota Pekanbaru, Kak Hj. Sulastri A., S.Sos., M.H., terhadap berbagai aktivitas kepramukaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Ini merupakan bentuk apresiasi dari Ketua Kwarcab terhadap aktivitas-aktivitas Pramuka yang menyentuh langsung masyarakat," katanya.

Kak Zarman juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang terus membuka ruang kolaborasi dengan Gerakan Pramuka dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Kita mengapresiasi kehadiran anggota Mabicab. Ini juga merupakan spirit dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang dipimpin Bapak Wali Kota Pekanbaru H. Agung Nugroho, S.E., M.M., bagaimana Pramuka berkolaborasi dengan Pemko dalam aksi sosial kemasyarakatan," ujarnya.

Ia turut menyampaikan terima kasih kepada Camat Bukit Raya, para lurah, Kwarran Bukit Raya dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.

"Kita mengucapkan terima kasih kepada Camat Bukit Raya, lurah, Kwarran Bukit Raya yang sudah hadir dan mendukung kelancaran kegiatan berbagi kita ini," katanya.

Camat Bukit Raya selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Kamabiran), Kak Defna Leony, S.IP., M.Si., menyambut baik dipilihnya wilayah Bukit Raya sebagai lokasi kegiatan Pramuka Berbagi.

"Kami mengucapkan terima kasih karena Bukit Raya menjadi lokasi berbagi santunan di Panti Asuhan Al Ilham dalam rangka Bulan Bakti Pramuka," ujar Kak Defna.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar penyerahan santunan, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan semangat untuk berbagi kepada sesama.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian serta semangat untuk berbagi kepada sesama," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku Anggota Mabicab, Kak Junaedy, mengapresiasi kolaborasi antara Kwarcab Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, panti asuhan merupakan salah satu lembaga yang mendapatkan perhatian dan pembinaan dalam lingkup Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

"Panti asuhan merupakan salah satu lembaga pembinaan dari Dinas Sosial. Ke depan semoga kolaborasi Kwarcab dengan Dinas Sosial terus terjalin," ujar Kak Junaedy.

Kehadiran Pramuka di Panti Asuhan Al Ilham sekaligus memperlihatkan bahwa semangat kepramukaan tidak berhenti pada kegiatan perkemahan, latihan maupun kegiatan organisasi. Nilai kepedulian, gotong royong dan pengabdian kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari pendidikan karakter dalam Gerakan Pramuka.

Melalui kegiatan Pramuka Berbagi, anak-anak panti tidak hanya menerima santunan, tetapi juga mendapatkan perhatian dan semangat kebersamaan dari keluarga besar Gerakan Pramuka Pekanbaru.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku Anggota Mabicab Kak Junaedy, Waka Kwarcab Bidang Abdimasgana LH Kak Zarman Candra, Waka Kwarcab Bidang Binawasa Kak Delimarnis, Sekretaris Kwarcab Kak Irwan Yuliadi, Ketua Satgas Pramuka Peduli Kak Ardiansyah MZ Tanjung beserta jajaran, serta pengurus Panti Asuhan Al Ilham, Yurnalis.

Turut hadir Andalan Cabang Kak Denny Boy, Kak Elly Agustina, Kak M. Kasir, Kak Sri Rejeki Handayani, Kak Joni Jaiza Putra, Kak Wiwik Sumarti, Kak Alex Sandra, Camat Bukit Raya Kak Defna Leony beserta para lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua Kwarran Bukit Raya Kak Helena Reza Putri beserta jajaran, serta Pengurus DKR Bukit Raya.

Pramuka Berbagi menjadi pengingat bahwa pengabdian tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang, kepedulian hadir melalui kehadiran, perhatian, dan uluran tangan yang diberikan dengan tulus. **kim

Cetak Petinju Tangguh, Bupati Kampar Siapkan Kejuaraan Tinju Tingkat Provinsi

Wed, 02 Sep 2026 19:38:48 +0700

BANGKINANG KOTA– Kabupaten Kampar ditunjuk sebagai tuan rumah Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Tinju Amatir Elite Piala Bupati Kampar tahun 2026. Momen ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga bela diri di Bumi Surambi Mekah, yang dinilai semakin menunjukkan eksistensinya di tingkat provinsi.
?
?Ajang yang diproyeksikan mempertemukan petinju-petinju terbaik dari berbagai daerah di Riau tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memperkuat pembinaan olahraga sekaligus membuka ruang kompetisi bagi atlet-atlet muda berbakat.
?
?Rencana event bela diri bergengsi tersebut akan di buka langsung oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang akan dipusatkan di Lapangan Pelajar Bangkinang Kota pada 3 hingga 7 September 2026.
?
?Kejuaraan ini diperkirakan bakal menjadi magnet bagi pecinta olahraga tinju sekaligus menjadi panggung bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di atas ring.
?
?Bukan Sekadar Adu Jotos, Bupati Ingin Lahirkan Atlet Berprestasi
?
?Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan, Pemkab Kampar siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kejuaraan tersebut.
?
?Menurutnya, kompetisi olahraga tidak hanya berbicara mengenai kemenangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet secara berkelanjutan.
?
?“Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung penuh agenda kejuaraan tinju tingkat provinsi ini. Kita berharap event ini menjadi sarana pembinaan atlet muda berprestasi serta makin menghidupkan iklim olahraga di Bangkinang Kota,” ujar Ahmad Yuzar.
?
?Selain menjadi arena kompetisi, kejuaraan tersebut diharapkan dapat menghadirkan hiburan positif bagi masyarakat. Kehadiran atlet dan kontingen dari berbagai kabupaten/kota di Riau juga diyakini dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar lokasi pertandingan.
?
?KONI dan Pertina Bersinergi Cetak Petinju Tangguh
?
?
?Pada event kejurprov tinju riau ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, KONI dan Pertina dalam membangun ekosistem pembinaan olahraga, khususnya cabang olahraga tinju.
?
?Dukungan Pemkab Kampar diharapkan menjadi kekuatan juga magnet positif bagi KONI Kabupaten Kampar. Kedepannya Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyelenggaraan kejuaraan, tetapi berlanjut pada pembinaan atlet secara konsisten.
?
?Dengan adanya kompetisi tingkat provinsi di Bangkinang, atlet-atlet muda Kampar maupun daerah lainnya di Riau memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pengalaman bertanding dan mengasah mental kompetisi.
?
?Pada akhirnya, kejuaraan ini diharapkan menjadi salah satu pintu lahirnya petinju-petinju Riau yang mampu bersaing di level regional hingga nasional. **kim
?
?

PWI Tegaskan Tetap Jadi Penanggung Jawab HPN 2027, Siap Libatkan Seluruh Konstituen Dewan Pers

Wed, 02 Sep 2026 19:29:31 +0700

JAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan tetap menjalankan peran sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Hari Pers Nasional (HPN) 2027. Namun, PWI juga membuka ruang keterlibatan lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers agar perhelatan nasional insan pers tersebut semakin inklusif dan mampu merepresentasikan seluruh ekosistem pers Indonesia.
Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan antara Dewan Pers dan Pengurus Pusat PWI di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas penyelenggaraan HPN 2027 sekaligus wacana perubahan tata kelola peringatan Hari Pers Nasional ke depan.
Pertemuan dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, serta sejumlah anggota Dewan Pers.

Sementara delegasi PWI dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekretaris Jenderal Marthen Selamet Susanto dan jajaran pengurus PWI Pusat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, PWI menyerahkan pendapat hukum resmi yang memuat penjelasan mengenai landasan hukum, sejarah serta praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini. Akhmad Munir memaparkan bahwa sejarah HPN tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang PWI yang lahir pada 9 Februari 1946 di Surakarta.

Menurut Munir, tanggal 9 Februari yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional memiliki hubungan historis langsung dengan kelahiran PWI. Gagasan penetapan HPN secara formal berkembang melalui Kongres PWI di Padang pada 1978, dibahas dalam forum Dewan Pers dan akhirnya memperoleh pengakuan negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Akhmad Munir.

Ia menjelaskan, selama kurang lebih empat dekade PWI secara konsisten menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan HPN dengan melibatkan pemerintah, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi pers, perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi hingga berbagai unsur masyarakat. Praktik tersebut dinilai telah membentuk kontinuitas kelembagaan yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap rencana perubahan tata kelola HPN.

PWI memahami adanya pandangan agar Keppres Nomor 5 Tahun 1985 diperbarui karena regulasi tersebut lahir sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak secara eksplisit mengatur pihak yang menjadi penanggung jawab HPN. Namun, PWI menilai kondisi tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada lembaga atau organisasi tertentu untuk secara sepihak mengubah praktik penyelenggaraan HPN yang telah berlangsung puluhan tahun.

“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” tegas Munir.

Di sisi lain, PWI menyambut positif dorongan Dewan Pers agar HPN 2027 lebih inklusif dan mengakomodasi seluruh konstituen Dewan Pers. PWI menegaskan bahwa mempertahankan sejarah dan kontinuitas kelembagaan tidak berarti menjadikan HPN sebagai kegiatan eksklusif organisasi tersebut.

“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” ujar Munir.

Dengan semangat tersebut, PWI menyatakan siap membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers dalam kepanitiaan, penyusunan agenda maupun rangkaian kegiatan HPN 2027. PWI berharap perbedaan pandangan mengenai tata kelola tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan momentum memperkuat persatuan dan profesionalisme pers nasional.

Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat bersama sejumlah anggota Dewan Pers juga menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN. Pandangan tersebut mendapat respons positif dari PWI yang menyatakan terbuka terhadap pembahasan pembaruan regulasi, sepanjang dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan pers.

Bagi PWI, pembaruan tata kelola HPN harus tetap menghormati akar sejarah lahirnya HPN dan hubungan historisnya dengan PWI. Dengan demikian, penyelenggaraan HPN 2027 diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat persatuan, memperluas kolaborasi dan menghadirkan perayaan Hari Pers Nasional yang semakin terbuka, inklusif serta merepresentasikan semangat seluruh masyarakat pers Indonesia.****
Rls

Era AI Mengubah Wajah Media, PWI Pelalawan Dorong Wartawan Adaptif, Profesional dan Berintegritas

Wed, 02 Sep 2026 15:39:40 +0700

DEWANATANEWS. COM, PELALAWAN — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pelalawan akan menggelar workshop bertema “Masa Depan Media di Era Artificial Intelligence: Bertahan, Bertransformasi, dan Membangun Kemitraan yang Profesional dan Beretika” di Aula Lantai 2 Kantor Bappeda Pelalawan, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan yang mendapat dukungan Pemda Pelalawan, Astra Agro Lestari Tbk, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), PT Musim Mas, PT EMP Bentu dan Pertamina EP tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas masa depan industri media di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang semakin pesat. Workshop ini juga mempertemukan insan pers, pemerintah, dunia usaha dan dunia pendidikan.

Sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang dijadwalkan hadir. Di antaranya Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M. dan Vice President of Corporate Communication Astra Agro Lestari, Mochammad Husni. Bupati Pelalawan akan menyampaikan materi mengenai masa depan media di era AI, termasuk tantangan keberlanjutan media di tengah perubahan pola komunikasi publik serta menyusutnya ruang kerja sama antara pemerintah, swasta dan media.

Sementara itu, Mochammad Husni akan memberikan perspektif dunia usaha mengenai pentingnya membangun kemitraan yang profesional antara korporasi dan media. Perubahan lanskap komunikasi digital dinilai menuntut kedua pihak untuk membangun hubungan yang transparan, saling menghormati serta tetap berpegang pada prinsip profesionalisme.

Pada sesi kedua, ahli pers Mario Abdillah Khair akan membawakan materi “Etika, Profesionalisme dan Aspek Hukum Pers: Membangun Hubungan yang Sehat antara Insan Pers dan Dunia Pendidikan.” Sesi ini secara khusus menyasar guru dan kepala sekolah, dengan pembahasan mengenai etika pemberitaan, hak dan kewajiban dalam menghadapi kerja jurnalistik serta aspek hukum yang perlu dipahami dalam hubungan antara pers dan lembaga pendidikan.

Ketua PWI Pelalawan, Samsul Bahri, mengatakan workshop tersebut tidak hanya menjadi forum bertukar gagasan, tetapi juga momentum meningkatkan kapasitas wartawan menghadapi transformasi industri media. Menurutnya, perkembangan AI harus disikapi secara adaptif dan bijak agar teknologi dapat menjadi alat pendukung dalam menghasilkan karya jurnalistik yang lebih berkualitas.

“Teknologi justru harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kualitas karya jurnalistik, sepanjang tetap berada dalam koridor etika dan kode etik jurnalistik,” kata Samsul, Rabu (2/9/2026).

Ia menambahkan, pemahaman mengenai etika dan hukum pers juga penting diperkuat di lingkungan pendidikan. Media dan sekolah memiliki peran strategis dalam membangun literasi informasi masyarakat sehingga hubungan keduanya perlu dilandasi keterbukaan, komunikasi yang baik dan pemahaman terhadap aturan. Dengan demikian, potensi kesalahpahaman dalam proses peliputan maupun penyampaian informasi dapat diminimalkan.

Melalui workshop tersebut, PWI Pelalawan berharap lahir pemahaman bersama bahwa masa depan media di era AI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menguasai teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, integritas dan profesionalisme.

Transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan etika jurnalistik serta kemitraan yang sehat dan transparan antara media, pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat.

Dengan semangat “bertahan, bertransformasi dan membangun kemitraan”, PWI Pelalawan mendorong insan pers untuk tidak takut menghadapi perubahan teknologi. AI dapat menjadi bagian dari perkembangan industri media, namun fungsi pers sebagai penyampai informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab tetap harus menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik serta kehidupan demokrasi. **** rls/ Ep

Bea Cukai Bengkalis Musnahkan 1,4 Juta Rokok dan iPhone Ilegal

Wed, 02 Sep 2026 15:36:52 +0700

Bengkalis--Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis melaksanakan pemusnahan massal Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan periode Semester I 2025 hingga Juli 2026.

Langkah tegas dan gencar untuk memblokir peredaran barang selundupan, lindungi masyarakat, serta amankan iklim usaha dan industri dalam negeri dari ancaman kerugian besar.

Total barang ilegal yang dimusnahkan bernilai fantastis Rp5.991.892.259,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah Lebih), sekaligus berhasil mencegah potensi kerugian negara mencapai Rp1.772.794.602,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah Lebih).

Barang yang dimusnahkan 662 unit telepon genggam bekas merek Apple (iPhone) nilai raksasa mencapai Rp4.122.417.097, porsi terbesar 1.043.358 batang rokok ilegal, 312 kaleng atau 101,52 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), 98 jenis barang ilegal lainnya, pakaian bekas, sepatu bekas, tas bekas, kasur, karpet, kosmetik tanpa izin edar BPOM, rokok elektrik, serta berbagai peralatan elektronik bekas senilai Rp1.869.475.162,-

Barang-barang hasil operasi pasar, pengawasan terminal feri penumpang, dan pengawasan kepabeanan lainnya.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau, Dwijo Muryono, S.A.P., menegaskan pemusnahan ini adalah bukti nyata pelaksanaan fungsi ketiga Bea Cukai yakni melindungi masyarakat dari barang berbahaya dan ilegal seperti narkotika, senjata, amunisi, handphone selundupan, rokok haram, minuman keras, dan barang tanpa izin edar.

“Jika barang ilegal itu beredar tentu merugikan bangsa negara dan masyarakat,” katanya.

Menurut Dwijo Muryono, sebagian besar barang ini diatur bukan oleh Bea Cukai, tapi dititipi amanah oleh kementerian lain. Keberhasilan ini bukan semata prestasi Bea Cukai, tetapi sinergi dengan aparat keamanan, instansi terkait, Pemda, awak media.

“Semua punya andil. Kami berharap sinergi ini makin diperkuat ke depan,” katanya.

Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni diwakili Staf Ahli Johansyah, menyambut langkah ini dengan apresiasi setinggi-tingginya.

“Kami apresiasi tegasnya tindakan Bea Cukai. Mari kita tingkatkan kolaborasi tak hanya bertindak saat kejadian (kuratif), tapi perkuat pencegahan (preventif),” katanya.

Dwijo menegaskan akan terus memperketat pengawasan keluar-masuk barang pabean. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut aktif melaporkan dugaan impor maupun peredaran barang ilegal melalui saluran pengaduan resmi.

“Kita bersama sinergi pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mencegah barang selundupan yang merugikan negara dan rakyat,” katanya. **(Donni)

Rapat Koordinasi Pencegahan Pasca Penindakan KPK RI Bersama Pemkab Rohil

Wed, 02 Sep 2026 15:35:16 +0700

BAGANSIAPIAPI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat koordinasi pencegahan pasca penindakan pada 1–2 September 2026 di Kantor Inspektorat Rohil.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan meningkatkan pengendalian internal. Rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Rohil, Fauzi Efrizal pada Selasa (1/9).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Tim KPK RI yang dipimpin Muhammad Putra Agung, serta jajaran Korwas Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Agung Tri Kartiwan, bersama auditor BPKP.

Turut hadir mendampingi, Inspektur Daerah H. Sarman Syahroni, Sekretaris Inspektorat Huban Hasri, Irban I Rizqia Putri, Irban V Rusmailis, serta tim audit Inspektorat.

Dari BUMD PT. SPRH, hadir jajaran komisaris, direktur utama, para direktur, dan SPI. Anak perusahaan PT. SPRH juga diwakili oleh komisaris dan direktur PT. Mitra SPRH serta PT. Energi SPRH.

Agenda utama rapat koordinasi adalah membahas tata kelola perusahaan, mitigasi manajemen risiko, serta pelaksanaan pengendalian intern yang memadai. Dari hasil diskusi, disepakati perlunya action plan percepatan perbaikan tata kelola perusahaan daerah.

Pada hari kedua, Rabu (2/9) dilaksanakan pertemuan dengan Bupati Rohil H. Bistamam. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Supervisi KPK yang turut mendampingi pembenahan tata kelola PT. SPRH.

Bupati berharap pendampingan dari KPK dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga perbaikan tata kelola perusahaan daerah benar-benar terwujud. Menurutnya, keberadaan KPK menjadi dorongan moral bagi pemerintah daerah dan BUMD untuk lebih transparan dan akuntabel.

Dalam pengarahan, Muhammad Putra Agung dari KPK menegaskan agar rencana aksi yang telah disusun segera ditindaklanjuti. Ia meminta agar perkembangan progres aksi dilaporkan secara berkala kepada KPK melalui Inspektorat Daerah.

Sementara itu, Korwas Investigasi BPKP Riau, Agung Tri Kartiwan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Inspektur Daerah Rohil, H. Sarman Syahroni, dalam sambutannya menyatakan komitmen penuh untuk mendampingi PT. SPRH dalam proses perbaikan tata kelola. Ia menegaskan percepatan tindak lanjut menjadi prioritas agar hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada wacana.

Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap kelemahan sistem pengendalian yang ada. Dengan adanya supervisi KPK dan BPKP, diharapkan kelemahan tersebut dapat segera diperbaiki melalui langkah konkret.

Selain itu, kehadiran jajaran komisaris dan direksi PT. SPRH menunjukkan keseriusan perusahaan daerah dalam menjalankan rekomendasi perbaikan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi upaya reformasi tata kelola BUMD di Rohil.

KPK menekankan bahwa tata kelola yang baik bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut integritas dan transparansi dalam setiap proses bisnis. Oleh karena itu, pengawasan internal harus diperkuat.

BPKP menambahkan, pengendalian intern yang efektif akan membantu BUMD mengantisipasi risiko penyalahgunaan wewenang dan kebocoran keuangan. Dengan demikian, perusahaan daerah dapat lebih sehat dan berkontribusi optimal bagi PAD.

Bupati Rohil juga menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. Ia berharap PT. SPRH dapat menjadi contoh bagi BUMD lain dalam hal tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dengan berakhirnya rapat koordinasi dua hari tersebut, diharapkan action plan yang telah disepakati segera dijalankan. Sinergi antara KPK, BPKP, Pemkab Rohil, dan PT. SPRH menjadi kunci keberhasilan dalam memperbaiki tata kelola perusahaan daerah.

Rakor ini menegaskan komitmen bersama untuk mencegah praktik korupsi melalui penguatan sistem pengendalian dan tata kelola. Langkah ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi BUMD di Rohil dan meningkatkan kepercayaan publik. (zal)

MTs YPPI Bengkalis Kirim 2 Regu PBB, Tampil Kompak di Lomba Gerak Jalan Kelurahan Kota Bengkalis

Sun, 30 Aug 2026 15:59:58 +0700

BENGKALIS - MTs YPPI Bengkalis turut memeriahkan kegiatan lomba gerak jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan Kota Bengkalis. Dalam ajang tersebut, madrasah ini memberangkatkan dua tim regu terbaiknya pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Lomba gerak jalan ini merupakan salah satu agenda tahunan pemerintah kelurahan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kedisiplinan di kalangan pelajar. Peserta berasal dari berbagai sekolah dan madrasah se-Kelurahan Kota Bengkalis.

MTs YPPI Bengkalis menurunkan dua regu dengan formasi berbeda. Regu pertama dipimpin oleh Danton Alil dengan anggota Afza, Farhan, Aulia, Nabila, Nazwa, Intan, Raja, Dalia, dan Farisa.

Sementara Regu kedua dikomandoi oleh Danton Edward. Anggotanya terdiri dari Annisa, Putri, Atiqah, Salsa, Taufik, Wahyu, Dinda, Hambali, dan Nona. Total 20 siswa-siswi MTs YPPI Bengkalis ambil bagian dalam kegiatan ini.

Persiapan dilakukan jauh-jauh hari. Selama lebih kurang satu minggu, kedua regu tersebut telah melaksanakan latihan intensif. Latihan dipusatkan di halaman madrasah dan dipandu langsung oleh Bapak Putra Farinsyah,S.Sos dan Ibu Anggi Savhira, A.Md.Kom.

Para pembina menekankan kekompakan, kerapian barisan, serta penguasaan gerakan PBB kepada peserta. Latihan dilakukan setiap sore setelah jam pelajaran agar siswa dapat menguasai yel-yel dan formasi dengan baik.

Pada hari pelaksanaan, suasana di lokasi lomba tampak semarak. Peserta dari MTs YPPI Bengkalis tampil dengan seragam olahraga resmi sekolah. Kehadiran mereka langsung menarik perhatian karena kekompakan dan semangat yang ditunjukkan sejak awal.

Sepanjang rute, siswa-siswi MTs YPPI Bengkalis terus menyuarakan yel-yel khas madrasah. Gerakan Peraturan Baris Berbaris atau PBB yang ditampilkan juga dinilai mantap dan selaras. Hal ini menjadi bukti hasil latihan selama sepekan tidak sia-sia.

Dukungan penuh juga diberikan pihak madrasah. Kepala MTs YPPI Bengkalis Ibu Jumillia, S.Pd hadir langsung ke lokasi untuk memberikan motivasi kepada peserta. Kehadiran beliau menambah semangat para siswa agar tampil maksimal.

Selain kepala madrasah, turut hadir pula Bapak Syaiful, S.E. Beliau bersama para pembimbing lomba, Bapak Putra Farinsyah, S.Sos dan Ibu Anggi Savhira, A.Md.Kom, terus mendampingi peserta dari awal hingga akhir kegiatan.

Ibu Jumillia,S.Pd menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pembina. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting untuk melatih mental, kedisiplinan, dan kerjasama tim bagi siswa.

“Anak-anak sudah berjuang dengan maksimal. Menang atau kalah bukan yang utama, tetapi bagaimana mereka belajar disiplin, kompak, dan membawa nama baik madrasah,” ujar Ibu Jumillia di sela-sela kegiatan.

Panitia lomba dari Pemerintah Kelurahan Kota Bengkalis juga memberikan penghargaan kepada seluruh peserta. Ajang ini diharapkan dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pelajar dan menanamkan nilai kebersamaan.

Dengan partisipasi aktif ini, MTs YPPI Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam membina siswa tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan karakter. **rls/ Doni

Konflik Lahan dengan WN Malaysia Kembali Memanas, Ratusan Warga Geruduk Kantor Camat Rupat

Fri, 28 Aug 2026 20:06:33 +0700

BENGKALIS – Konflik agraria yang melibatkan warga dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia, Chua Cin Heng, kembali memanas. Ratusan warga dari Kelurahan Batu Panjang, Kelurahan Tanjung Kapal dan Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Kabupatennya Bengkalis, mendatangi Kantor Camat Rupat, Jumat (28/8/2026).

Kedatangan massa untuk menyampaikan keresahan sekaligus mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut.

Warga menuding Chua Cin Heng melakukan penguasaan dan pengukuran terhadap sejumlah lahan yang selama ini mereka garap dan tempati. Bahkan, warga menyebut penguasaan lahan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan istrinya, Siti Azizah, yang merupakan warga Rupat.

Ketua aksi, Afrizal, mengatakan persoalan tersebut bukanlah konflik baru. Menurutnya, persoalan penguasaan lahan telah berlangsung sejak 1997 dan hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang jelas.

"Persoalan ini sudah terjadi sejak 1997. Saat itu pembukaan lahan dilakukan oleh Chua Cin Heng yang merupakan warga negara Malaysia," kata Afrizal saat menyampaikan aspirasi warga.

Ia menjelaskan, persoalan bermula sekitar 1996 ketika sebuah perusahaan bernama PT Sarpido Graha yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit melakukan pembukaan lahan di Rupat. Perusahaan tersebut, kata dia, awalnya merupakan perusahaan Indonesia, namun dalam perjalanannya menjalin kerja sama dengan perusahaan Malaysia melalui skema Penanaman Modal Asing (PMA).

Menurut Afrizal, Chua Cin Heng saat itu bertindak sebagai kontraktor perusahaan. Pembukaan lahan dilakukan menggunakan alat berat, termasuk mengambil hasil hutan sebelum lahan ditanami kelapa sawit.

"Luasan HGU saat itu belum diketahui secara pasti. Namun, di luar HGU, Chua Cin Heng kembali melakukan kerja sama pembukaan lahan dengan masyarakat melalui ketua RT yang kemudian dijadikan ketua kelompok tani," jelasnya.

Kerja sama tersebut, lanjut Afrizal, menggunakan pola pembagian lahan dengan skema 2 banding 1. Dua bagian untuk pihak yang mengerjakan dan satu bagian untuk masyarakat.

Namun, setelah lahan selesai digarap, masyarakat mulai mempertanyakan sejumlah kesepakatan yang dinilai tidak memiliki dasar aturan yang jelas.

Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa. Pada 1999, sempat dilakukan kesepakatan kerja antara masyarakat dengan pihak Chua Cin Heng yang saat itu menggunakan nama istrinya, Azizah, sebagai pihak yang berhubungan dengan masyarakat. Namun, persoalan lahan tidak kunjung selesai.

Masyarakat kemudian menemukan adanya lahan yang digarap di Dusun Teluk Tungku, Desa Darul Aman, yang kepemilikannya disebut-sebut mengatasnamakan langsung Chua Cin Heng. Kondisi tersebut memicu penolakan dan protes dari masyarakat.

"Karena tidak ada kejelasan mengenai status lahan, masyarakat kemudian membentuk Furnama atau Forum Nasib Masyarakat. Konflik agraria ini kemudian dibawa hingga ke tingkat Provinsi Riau," ungkap Afrizal.

Pada 2000, Pemerintah Provinsi Riau disebut menurunkan tim pencari fakta untuk melihat langsung persoalan tersebut. Hasilnya, persoalan konflik lahan itu kemudian direkomendasikan untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Afrizal mengatakan, masyarakat hingga kini masih memegang hasil tim pencari fakta tersebut. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan saat itu ditemukan dugaan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di luar HGU serta pembukaan lahan bersama masyarakat yang dinilai tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Termasuk, kata dia, persoalan lahan yang mengatasnamakan istri Chua Cin Heng yang menurut masyarakat semestinya diproses oleh aparat penegak hukum.

"Rekomendasi dari Pemprov Riau agar persoalan ini diselesaikan Pemkab Bengkalis sampai hari ini belum juga tuntas. Kami tidak mengetahui apa kendalanya," katanya.

Pasca adanya keputusan tersebut, pihak Chua Cin Heng disebut meninggalkan sejumlah lahan yang sebelumnya dikerjasamakan dengan kelompok tani.

Masyarakat kemudian berinisiatif mengolah kembali lahan tersebut. Sejak 2021, warga mulai menggarap lahan untuk perkebunan. Namun dalam prosesnya, warga mengaku kembali mendapat intervensi dari Chua Cin Heng.

Yang membuat masyarakat semakin resah, kata Afrizal, WNA tersebut disebut masih melakukan pengukuran terhadap sejumlah lahan yang selama ini dikuasai atau ditempati masyarakat.

"Termasuk lahan yang sekarang sudah menjadi pemukiman warga. Pengukuran dilakukan tanpa melibatkan perwakilan desa maupun pihak yang berwenang. Ini yang membuat masyarakat resah," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, warga meminta Camat Rupat menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Bengkalis untuk segera dilakukan penyelesaian secara menyeluruh.

Selain itu, massa juga meminta instansi terkait mengevaluasi izin tinggal Chua Cin Heng. Warga bahkan mendesak agar WNA asal Malaysia tersebut dideportasi karena dinilai keberadaannya telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Camat Rupat Hariadi membenarkan adanya aksi ratusan warga tersebut. Ia mengakui persoalan konflik agraria antara masyarakat dengan pihak Chua Cin Heng memang telah berlangsung cukup lama.

Sebagai pemerintah kecamatan, Hariadi mengatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

"Kita tampung dan akan kita sampaikan kepada Ibu Bupati, karena memang begitu tuntutan masyarakat," ujarnya.

Aksi penyampaian aspirasi ratusan warga tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian.

Tutup Jalan Akses Jalan

WN Malaysia Chua Cin Heng pernah beberapa tercatat menghebohkan Pulau Rupat. Tahun 2019 lalu, pihak Chua pernah memutuskan akses jalan yang sehari-hari digunakan warga Tanjung Kapal dengan membuat kanal mengguna alat berat.

Selain itu, Tahun 2015, solidaritas pemuda Pulau Rupat, pernah mendatangi BPN dan DPRD Bengkalis mengadu adanya dugaan penguasaan lahan oleh WN Malaysia Chua Cin Heng mengatasnamakan istrinya Siti Azizah. **Doni

Komisi II DPRD Bengkalis Soroti Kondisi Alat Berat UPT PUPR Mandau

Fri, 21 Aug 2026 13:26:51 +0700

DEWANATA NEWS. COM, MANDAU – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan monitoring ke UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kecamatan Mandau untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana, khususnya alat berat yang digunakan dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah, pada Kamis (20/8/2026).

Rombongan Komisi II DPRD Bengkalis disambut langsung oleh Kepala UPT Workshop Alat Berat Dinas PUPR Kecamatan Mandau, Chairul, S.IP., M.IP., beserta jajaran staf.

Monitoring tersebut dilakukan untuk mengetahui ketersediaan serta kondisi peralatan dan alat berat yang berada di workshop UPT PUPR Kecamatan Mandau. Pihak UPT PUPR juga mengapresiasi kedatangan Komisi II yang berkenan melihat secara langsung kondisi alat berat yang tersedia.

Dalam kesempatan tersebut, Chairul menjelaskan bahwa dari total 24 unit alat berat yang tersedia, hanya sekitar tujuh unit yang masih aktif dan dapat digunakan. Sementara itu, sebanyak 18 unit lainnya diketahui mengalami kerusakan berat.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syafroni Untung, menyarankan agar alat-alat berat yang mengalami kerusakan dan sudah tidak layak digunakan dapat diusulkan untuk dilelang, sehingga tidak terus menjadi beban daerah. Hasil pelelangan tersebut, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk pengadaan alat berat baru yang lebih dibutuhkan.

“PUPR diminta untuk mendata alat-alat yang ada, termasuk alat yang rusak dan kebutuhan alat yang diperlukan di Kecamatan Mandau,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi II, Laurensius Tampubolon, mempertanyakan kondisi alat berat tersebut, termasuk apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan proses pelelangan terhadap unit-unit yang mengalami kerusakan.

Menanggapi hal tersebut, Syafroni menjelaskan bahwa proses pelelangan alat berat tidak mudah dilakukan. Sejumlah alat berat telah berusia cukup lama, sementara dokumen atau surat-surat kepemilikannya sudah tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, tempat pelaksanaan proses pelelangan juga memiliki antrean yang cukup panjang.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II, Hendra Jeje. Ia meminta agar dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh alat berat, baik yang masih dapat digunakan maupun yang mengalami kerusakan. Pendataan tersebut juga diharapkan memuat secara rinci kebutuhan alat yang masih diperlukan oleh workshop UPT PUPR Mandau.

Selain kondisi alat berat, Hendra juga menyoroti pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan alat berat. Ia meminta agar pengelolaannya dilakukan secara transparan, termasuk memastikan kejelasan aliran pemasukan dari penyewaan alat berat.

Menurutnya, untuk mempermudah sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses penyewaan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penggunaan aplikasi khusus sehingga seluruh proses pemanfaatan alat berat dapat tercatat dan dipantau dengan lebih baik.

Syafroni Untung menegaskan, monitoring tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPRD Bengkalis sekaligus upaya mencari solusi terbaik terhadap pengelolaan alat berat milik pemerintah daerah.

“Dalam hal ini Komisi II berniat menjalankan fungsi pengawasan dan mencari solusi yang terbaik. Pemerintah memberikan subsidi seharusnya untuk masyarakat. Dengan kondisi saat ini, sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang memiliki alat berat di Mandau, sehingga jika terjadi bencana alam kita bisa meminjam,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila alat berat milik pemerintah daerah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah, terlebih jika tidak memberikan kontribusi terhadap PAD, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap keberadaannya.

“Kalau tidak ada manfaatnya untuk masyarakat dan daerah sendiri, dan dalam hal ini tidak ada PAD yang didapat, untuk apa dipertahankan alat berat tersebut,” tutup Syafroni. ***INF

Karhutla 5 Hektare di Pangkalan Kerinci Terungkap, Satu Orang Jadi Tersangka

Fri, 28 Aug 2026 07:26:53 +0700

DEWANATA NEWS. COM PELALAWAN – Polsek Pangkalan Kerinci, Polres Pelalawan, mengungkap perkara dugaan kelalaian yang menyebabkan kebakaran lahan di wilayah Pangkalan Kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan. Dalam pengembangan kasus tersebut, polisi menetapkan Edy Putra Tarigan (40) sebagai tersangka setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti dan keterangan yang mengarah pada dugaan sumber api berasal dari lokasi aktivitas tersangka.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., melalui Kapolsek Pangkalan Kerinci Kompol Shilton, S.I.K., M.H., membenarkan pengungkapan perkara tersebut, Kamis (27/8/2026). Perkara ini berawal dari laporan polisi Nomor LP/A/2/VIII/2026/SPKT/Polsek Pangkalan Kerinci/Polres Pelalawan/Polda Riau, tertanggal 26 Agustus 2026.

Kebakaran diketahui setelah personel Polsek Pangkalan Kerinci menerima informasi adanya titik panas melalui aplikasi DLK pada Minggu (23/8/2026). Petugas kemudian melakukan verifikasi ke lokasi dan menemukan sekitar 5 hektare kebun sawit terbakar. Api dari kawasan tersebut dinilai berdampak terhadap lahan dan kawasan hutan di sekitarnya.

Menindaklanjuti kejadian itu, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti. Polisi juga mengamankan tiga orang yang diduga berada di sekitar lokasi saat kebakaran terjadi untuk dimintai keterangan. Dari proses penyelidikan tersebut, nama Edy Putra Tarigan kemudian menjadi fokus pendalaman penyidik.

Dalam pemeriksaan, Edy mengakui sebelum melakukan aktivitas panen kelapa sawit dirinya sempat merokok sebanyak tiga batang sambil berjalan di areal kebun. Puntung rokok tersebut, menurut keterangannya, dibuang ke tumpukan lalang kering. Tidak lama kemudian, ia melihat muncul asap dan api kecil. Kondisi kemarau serta sulitnya memperoleh air membuat upaya pemadaman tidak berhasil, sehingga Edy keluar dari kebun untuk meminta bantuan.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu buah mancis merek G 2000, dua gagang kayu dodos terbakar, satu puntung rokok merek On Bold, satu bungkus rokok merek On Bold, satu unit telepon seluler Oppo A15 warna biru, serta satu batang kayu bekas terbakar. Barang bukti tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik dalam mengungkap penyebab kebakaran.

Setelah seluruh keterangan dan alat bukti dikumpulkan, penyidik Polsek Pangkalan Kerinci menggelar perkara pada Kamis (27/8/2026).

Hasil gelar perkara menetapkan Edy Putra Tarigan sebagai tersangka. Ia disangkakan melanggar Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, atau Pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polsek Pangkalan Kerinci selanjutnya masih akan melakukan sejumlah langkah hukum, termasuk memanggil pemilik lahan dan mendalami seluruh rangkaian peristiwa untuk mengungkap perkara secara tuntas. Kepolisian menegaskan penanganan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam mencegah dan menindak kelalaian yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, terlebih di tengah kondisi kemarau yang meningkatkan risiko meluasnya kebakaran.****rls/Ep

Pelda Purn.TNI Syafri Teguh,SH Tegaskan Komitmen Tegakkan Hukum dan Keadilan

Fri, 28 Aug 2026 07:23:34 +0700

DEWANATA NEWS. COM — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Pemersatu Nasional Republik Indonesia (DPW FPN?RI) Provinsi Riau, Pelda Purn. TNI Syafri Teguh, SH, secara resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Advokat dalam sidang terbuka yang digelar Pengadilan Tinggi NTB, Kamis (27/8/2026).

Prosesi penyumpahan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Sutaji, S.H., M.H., bersama 44 calon advokat lainnya dari tujuh organisasi advokat, di mana 16 orang di antaranya berasal dari PERSADIN.

Dalam arahannya, Ketua PT NTB menegaskan bahwa sumpah advokat bukan sekadar seremoni atau formalitas belaka, melainkan amanah moral dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan seumur hidup.

"Sumpah ini bukan seremoni, hukum harus berhati nurani. Jadilah kompas kebenaran di tengah derasnya arus informasi digital," tegas Sutaji. Ia juga mengingatkan agar para advokat tidak memberikan gratifikasi maupun membangun hubungan personal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta mengedepankan penyelesaian melalui mediasi dengan tetap menjunjung tinggi empati dan kearifan lokal.

Sebagai mantan prajurit TNI yang kini memegang amanah ganda — Ketua DPW FPN?RI sekaligus Advokat — Syafri Teguh menyambut baik pelantikan ini sebagai awal pengabdian yang lebih luas. "Semoga dengan amanah baru ini, saya dapat lebih maksimal memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat kecil yang selama ini tertindas. Profesi ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan alat untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya," ujarnya.

Ketua Umum DPN PERSADIN, Dr. KRT. Oking Ganda Miharja, S.H., M.H., memberikan apresiasi atas penyumpahan tersebut dan menekankan bahwa advokat harus menjadi bagian dari solusi dalam membangun peradilan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Sementara itu, Ketua DPW PERSADIN NTB Lukman Aprizal, S.H., menegaskan momen ini sebagai langkah untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalitas para anggotanya.

Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat peran Syafri Teguh dalam mendampingi masyarakat, khususnya memperjuangkan aspirasi rakyat melalui FPN?RI, sekaligus membawa semangat disiplin, keberanian, dan kejujuran dalam setiap perkara yang ditangani. ***rls/ Donni

Komisi IV DPRD Bengkalis Dorong Optimalisasi Cagar Budaya sebagai Ruang Edukasi, Kebudayaan, dan Pariwisata Berkelanjutan

Tue, 18 Aug 2026 16:17:22 +0700

DEWANATANEWS.COM, PEKANBARU – Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis ke UPT Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah Riau menggelar pertemuan bersama untuk membahas optimalisasi dan revitalisasi cagar budaya sebagai ruang edukasi, kebudayaan, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis, Kamis (14/8/2026).

Rombongan Komisi IV DPRD disambut langsung oleh Kepala UPT Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah Riau, Kristanto Januardi, beserta jajaran staf.

Dalam pertemuan tersebut, Kristanto Januardi menjelaskan bahwa UPT Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah Riau merupakan unit yang baru dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan. Sebelumnya, pelaksanaan tugas pelestarian kebudayaan untuk wilayah Riau berada di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang mencakup wilayah kerja Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Ia menjelaskan, tugas utama Kementerian Kebudayaan adalah melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, termasuk cagar budaya. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Menurutnya, ruang lingkup kebudayaan sangat luas, meliputi manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, permainan rakyat, bahasa, seni, serta berbagai bentuk warisan budaya lainnya, saat ini Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah Riau juga memiliki pengelolaan Dana Indonesia Raya yang dapat dimanfaatkan oleh para penggiat kebudayaan di daerah, baik secara perorangan maupun komunitas. Dukungan tersebut dapat digunakan untuk mendorong berbagai kegiatan dan program kebudayaan yang dilaksanakan masyarakat.

“Untuk mendapatkan dukungan Dana Indonesia Raya tersebut, para penggiat kebudayaan maupun komunitas terlebih dahulu harus mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, kesempatan ini terbuka bagi masyarakat yang memiliki kegiatan dan program di bidang kebudayaan,” jelas Kristanto.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fokus utama program Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah Riau saat ini adalah pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Upaya tersebut mencakup perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan cagar budaya agar keberadaannya tetap terjaga sekaligus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Irmi Syakip Arsalan, mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan pertama dan langkah awal untuk membangun kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan pemerintah pusat melalui UPT Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah Riau.

“Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kami ke Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah Riau. Kami ingin membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui balai pelestarian kebudayaan, khususnya dalam upaya menjaga dan mengembangkan potensi budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis,” ujar Irmi.

Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki posisi strategis dalam sejarah dan perkembangan kebudayaan Melayu di kawasan Riau. Jejak sejarah tersebut tidak hanya tercermin melalui tradisi dan ekspresi budaya masyarakat, tetapi juga melalui keberadaan bangunan, situs, kawasan, serta ruang-ruang bersejarah yang memiliki nilai penting bagi identitas daerah.

Menurutnya, salah satu aset budaya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah Jail van Bewaring Bengkalis, yang selama ini dikenal sebagai salah satu bangunan bersejarah dan memiliki nilai penting dalam sejarah Kabupaten Bengkalis.

“Pemeliharaan cagar budaya tidak semestinya berhenti pada aspek perlindungan fisik. Cagar budaya perlu dihidupkan kembali melalui pemanfaatan yang tepat agar menjadi ruang publik yang memberikan manfaat bagi pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi kreatif, dan pariwisata,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irmi menegaskan bahwa cagar budaya merupakan aset strategis daerah yang tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga dapat menjadi instrumen pendidikan, pembangunan kebudayaan, penguatan identitas daerah, pengembangan sektor pariwisata, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD M. Isa, turut menyampaikan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar dalam pengembangan situs dan warisan budaya. Potensi tersebut, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kebudayaan, hingga peningkatan ekonomi masyarakat.

“Bengkalis memiliki potensi yang besar terkait situs budaya yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, budaya, dan ekonomi. Apabila potensi ini kita manfaatkan dan dikembangkan untuk masyarakat di sekitarnya, maka ekonomi kreatif akan tumbuh dan perekonomian masyarakat juga dapat berkembang dengan baik,” katanya.

M. Isa berharap UPT Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah Riau dapat memberikan pandangan dan masukan yang lebih luas terkait potensi kebudayaan yang ada di Kabupaten Bengkalis, termasuk langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya tersebut. Ia juga mengungkapkan harapan agar ke depan Kabupaten Bengkalis dapat memiliki warisan budaya yang diakui secara internasional.

“Kami memiliki impian bahwa suatu hari nanti Kabupaten Bengkalis dapat didaftarkan ke UNESCO sebagai bagian dari warisan Melayu. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Bengkalis dan tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV, Hj. Nurhasanah. Ia menilai perlu adanya program-program konkret yang dapat dikembangkan untuk melestarikan cagar budaya dan adat istiadat, termasuk memperkenalkan kembali permainan rakyat kepada generasi muda.

Menurutnya, perkembangan zaman membuat sebagian permainan tradisional semakin kurang dikenal oleh anak-anak. Karena itu, diperlukan sosialisasi dan pengenalan budaya secara lebih aktif, khususnya melalui lingkungan pendidikan.

“Perlu kita pikirkan program apa saja yang bisa dikembangkan untuk cagar budaya dan adat istiadat. Selain itu, sosialisasi ke sekolah-sekolah juga penting, terutama untuk memperkenalkan permainan rakyat yang mungkin saat ini sudah tidak banyak dikenal oleh anak-anak,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV, Rahmad, menyoroti pentingnya penguatan literasi kebudayaan di lingkungan sekolah. Ia berharap informasi mengenai sejarah dan kebudayaan daerah dapat dikemas secara menarik dan diterapkan dalam kegiatan pendidikan sehingga generasi muda memiliki pengetahuan serta kepedulian terhadap warisan budaya daerah.

Menurutnya, penguatan literasi budaya menjadi bagian penting dalam memastikan nilai-nilai budaya tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Bagaimana literasi kebudayaan ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah sehingga generasi berikutnya mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai budaya yang selama ini belum banyak mereka ketahui,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV Ir. H. Samsu Dalimunte, menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Bengkalis.

Menurutnya, kerja sama tersebut diperlukan tidak hanya dalam aspek pembiayaan, tetapi juga dalam penyediaan informasi, pendataan, pengembangan, hingga pemeliharaan berbagai situs dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis.

“Kita perlu mengetahui bagaimana bentuk kerja sama yang dapat dilakukan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk melestarikan cagar budaya, baik dari sisi pembiayaan, informasi mengenai cagar budaya yang ada, maupun aspek pemeliharaannya,” ujarnya.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis berharap terbangun sinergi yang lebih kuat dengan UPT Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah Riau. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melahirkan program konkret dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya, sekaligus menjadikan warisan budaya sebagai sumber edukasi, penguatan identitas daerah, pengembangan pariwisata, serta penggerak ekonomi kreatif masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Komisi IV juga menilai pengelolaan cagar budaya secara berkelanjutan perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, pelaku ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata. Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya menjaga peninggalan sejarah, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. **INF