DEWANATANEWS.COM, PEKANBARU - Plt Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution diundang dalam acara pengukuhan Pengurus Ikatan Keluarga Pasaman dan Pasaman Barat di Riau (IKP PBR) yang nantinya akan berlangsung pada 22 Desember 2023 mendatang.
Undangan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Pasaman dan Pasaman Barat di Provinsi Riau, Zulfikri Toguan dan pengurus saat silaturahmi di Taman Gembira Durilengkeng, Kamis (16/11/2023).
"Kami masyarakat Riau asal Pasaman dan Pasaman Barat akan mengadakan pelantikan Bundo Kandung se-Provinsi Riau dengan ketua yang akan dilantik yaitu Eva Yuliana yang juga selaku Anggota DPRD Provinsi Riau," katanya.
"Maka dari itu kami hadir kesini bertemu pak Gubernur untuk mengundang agar nantinya bisa hadir bersama-sama kami saat pelantikan," tambahnya.
Saat pertemuan tersebut, mereka juga meminta arahan agar acara tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang menjadi harapan bersama agar pelantikan sukses sampai akhir acara. Karena IKP PBR tidak hanya melaksanakan pelantikan akan tetapi juga menyelenggarakan seminar.
"Beliau (Plt Gubernur Riau) punya wacana untuk peningkatan sumber daya manusia Riau seperti membuka sekolah calon Taruna nanti itu sangat bagus dan program ketahanan pangan yang beliau sosialisasikan juga kami siap memberikan dukungan," imbuhnya.
Ia mengaku bahwa gagasan-gagasan yang sudah dibuat Plt Gubernur Riau sangat menginspirasi sehingga diharapkan ke depan IKP PBR juga melakukan hal yang sama dimana pun berada.
Selain itu, besar harapan pengurus IKP PBR kehadiran Gubernur Riau karena nantinya juga akan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat. Adapun jumlah pengurus yang akan dilantik yaitu 35 anggota yang merupakan pengurus Provinsi.
"Besar harapan kita Pak Gubernur Riau hadir karena kita juga mengundang Gubernur Sumatera Barat," pungkasnya.
Saat pertemuan, Plt Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengaku akan menghadiri pengukuhan tersebut jika tidak ada agenda dadakan yang biasanya datang melalui undangan dari pemerintah pusat.
"InsyaAllah saya bisa hadir, namun jika ada agenda yang tidak bisa diwakilkan seperti undangan dari pemerintah pusat tentu nantinya kita akan menyesuaikan dan harap dimaklumi," pungkasnya. ** mcr/red
