PEKANBARU — Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (ASMAS) Anggota DPD/MPR RI, Sewitri, S.E., M.Sos., di Gedung BPSDM Provinsi Riau, Selasa (13/10/2026), menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan persoalan daerah, khususnya transparansi pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) serta keadilan Dana Bagi Hasil (DBH).
Kegiatan yang diinisiasi Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Sejaratul Ikhram Mulya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Mahasiswa BEM Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Syahradi Ramatul. Ia menilai ASMAS menjadi wadah demokrasi untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan wakil daerah di tingkat nasional.
Syahradi mengapresiasi Senator Sewitri dan PW SEMMI Riau yang telah membuka ruang dialog bagi generasi muda. Menurutnya, komunikasi langsung antara senator dan masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan persoalan daerah didengar dan diperjuangkan melalui mekanisme yang tepat.
Sebagai putra daerah Siak, Syahradi menyoroti pentingnya transparansi tata kelola migas, terutama menyangkut data produksi atau lifting, perhitungan cost recovery, serta penyaluran DBH. Ia berharap masyarakat memperoleh informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai perhitungan hak daerah penghasil.
Dalam forum tersebut, Syahradi menyampaikan dua usulan strategis kepada Senator Sewitri. Pertama, mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus transparansi fiskal migas untuk mengkaji persoalan lifting, cost recovery, dan DBH. Kedua, mendorong DPD RI menginisiasi serta merekomendasikan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap SKK Migas sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap kekayaan migas yang terus diproduksi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat daerah penghasil. Transparansi data dan keadilan fiskal harus menjadi perhatian serius agar masyarakat mengetahui bagaimana hak daerah dihitung dan disalurkan,” tegas Syahradi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Senator Sewitri menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap tata kelola sumber daya alam di Riau. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan masukan penting yang perlu ditampung, dikaji secara objektif, dan diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan sesuai kewenangan yang berlaku.
“Sebagai wakil daerah di tingkat nasional, saya memiliki tanggung jawab untuk mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau. Persoalan transparansi data migas, lifting, cost recovery, hingga penyaluran DBH perlu dikaji secara cermat dan berbasis data. Usulan pembentukan Panja serta dorongan audit oleh BPK RI akan menjadi bahan perhatian untuk ditelaah sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku,” ujar Sewitri.
Syahradi berharap aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi berlanjut pada langkah konkret demi memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan migas. Ia menegaskan, DPD RI diharapkan menjadi jembatan bagi suara masyarakat Siak dan Riau agar persoalan keadilan fiskal mendapat perhatian di tingkat nasional.****Rls Edward P
.jpeg)
