DEWANATANEWS.COM, PEKANBARU— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sumatera Bagian Tengah (Badko Sumbagteng) mengambil langkah konkret menyikapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah Provinsi Riau. Seluruh HMI Cabang se-Riau diminta tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi turut hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana asap.
Ketua HMI Badko Sumbagteng, Givo Vrabora, menginstruksikan seluruh HMI Cabang se-Riau segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Karhutla di wilayah masing-masing. Satgas tersebut diarahkan untuk menjalankan aksi kemanusiaan, termasuk pembagian masker kepada masyarakat di kawasan terdampak asap serta wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.
Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul masih tingginya ancaman karhutla di Riau hingga Agustus 2026. Dalam rapat penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto pada 24 Agustus 2026, BPBD Riau melaporkan luas lahan terbakar sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 16.277,50 hektare, dengan 10.514 hotspot dan 521 firespot.
Givo menyebut, berdasarkan laporan tersebut, masih terdapat tujuh titik api di empat kabupaten dengan luas area yang masih terbakar sekitar 900 hektare. Titik api tersebut tersebar di Pelalawan satu titik, Indragiri Hilir dua titik, Indragiri Hulu dua titik dan Kampar dua titik. Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena diperkirakan masih terdapat sekitar 700 hektare lahan yang terbakar.
“Karhutla di Riau belum sepenuhnya selesai. Karena itu, HMI tidak boleh hanya menjadi penonton atau berhenti pada pernyataan sikap. Saya instruksikan seluruh HMI Cabang se-Riau untuk membentuk Satgas Karhutla dan hadir langsung membantu masyarakat di wilayah masing-masing,” ujar Givo Vrabora.
Menurut Givo, Satgas Karhutla HMI bukan dibentuk untuk mengambil alih tugas pemerintah maupun aparat, melainkan sebagai gerakan sosial dan kemanusiaan mahasiswa. Para kader diharapkan berperan dalam edukasi pencegahan karhutla, membantu menyebarkan informasi yang benar, memantau kondisi masyarakat serta memberikan dukungan kepada warga yang terdampak asap.
Aksi pembagian masker juga diminta menjadi salah satu prioritas, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, pekerja lapangan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak asap.
“Masker memang bukan solusi terhadap sumber kebakaran, tetapi dalam kondisi kualitas udara yang terganggu, perlindungan masyarakat harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Selain aksi kemanusiaan, HMI Badko Sumbagteng mendorong seluruh cabang membangun koordinasi dengan BPBD, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, tenaga kesehatan, dunia usaha dan komunitas masyarakat. Givo menegaskan karhutla harus ditangani secara komprehensif melalui pencegahan, deteksi dini, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat, pemulihan lingkungan hingga penegakan hukum.
“Karhutla harus kita lihat sebagai persoalan ekologis sekaligus kemanusiaan. Kader HMI harus hadir bersama rakyat, membantu yang terdampak, sekaligus mengawal agar penanganannya efektif, transparan dan berkelanjutan,” pungkasnya.****rls/Ep
.jpeg)
