DEWANATANEWS.COM, JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Pertemuan itu digunakan Bupati Adil untuk memaparkan kondisi wilayah yang dipimpinnya dan meminta bantuan serta dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk pengembangan pariwisata di Kepulauan Meranti.
"Harapan kita sektor pariwisata ini bisa berkembang dengan kolaborasi bersama Kemenparekraf, sehingga bisa mengurangi miskin ekstrem di Meranti. Hal ini harus diselesaikan sesuai instruksi presiden," kata H. M Adil.
Lebih jauh Bupati menyampaikan beberapa keunggulan pariwisata yang dimiliki oleh Meranti. Diantaranya iven cian cui atau perang air sempena imlek.
"Cian cui imlek tahun 2023 ini diperkirakan transaksi ekonomi mencapai Rp26 miliar. Ramainya wisatawan membuat semua hotel penuh, bahkan ada yang menyewa rumah warga selama perayaan perang air," sebutnya.
Tidak hanya itu, Adil juga menyebutkan beberapa sektor pariwisata lainnya. Seperti Pesta Sungai Bokor yang berisikan iven budaya, tradisi dan pesta buah. Termasuk wisata tasik dan mangrove yang juga membutuhkan pengembangan dan bantuan kapal wisata.
"Jadi kami sangat membutuhkan dukungan dan prioritas pembangunan dari Kemenparekraf," harap Bupati Meranti itu.
Menteri Parekraf Sandiaga Uno, mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemkab Meranti dalam mengembangkan sektor pariwisata di wilayahnya.
"Ini luar biasa sudah datang jauh-jauh dari Meranti. Saya ingin sekali ke sana, di situ provinsi (Riau) saya lahir," sebutnya.
Sandi juga mengatakan bahwa iven cian cui cukup menarik apalagi mampu mendatangkan ribuan wisatawan manca negara.
"Perang air ini super menarik. Kalau dikemas dengan baik apalagi kita kerja sama dengan danone dan aqua pasti lebih banyak yang datang," katanya.
Terhadap berbagai usulan yang disampaikan, menteri kelahiran Pekanbaru itu menyampaikan akan memprosesnya.
"Akan kita proses tanpa ribet. Nanti kita bantu kawal di Bappenas, PUPR, Kemenkeu dan kementerian terkait lainnya," ungkap Sandi. (Nina /rls)
