DPRD Kepulauan Meranti Bahas Usulan Kenaikan Tarif Dumai Line dan Batam Jet

Kamis, 19 November 2026 | 21:35:29 WIB

SELATPANJANG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas usulan penyesuaian tarif tiket angkutan laut yang diajukan PT Pelayaran Nasional Lestari Indomabahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet), Kamis (19/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, SE. Turut hadir jajaran Komisi II DPRD, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kepulauan Meranti, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Selatpanjang, serta perwakilan manajemen kedua perusahaan pelayaran.

Dalam pembahasan tersebut, H. Khalid Ali meminta pihak perusahaan menjelaskan dasar pertimbangan pengajuan penyesuaian tarif, termasuk kondisi biaya operasional dan jumlah penumpang.

Ia menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti perlu menjadi perhatian dalam mempertimbangkan kebijakan tarif transportasi laut.

"Kami meminta pihak pengusaha kapal untuk memikirkan kondisi ekonomi masyarakat Meranti yang saat ini sedang sulit," ujar Khalid Ali dalam rapat tersebut.

Sebagai salah satu alternatif, Khalid Ali mengusulkan agar kedua perusahaan menjajaki kerja sama operasional melalui sistem pelayaran bergilir. Skema tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya operasional tanpa harus membebankan tambahan biaya kepada penumpang.

Namun, perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa pola operasional bergilir belum tentu dapat mengatasi persoalan biaya operasional yang selama ini dihadapi.

Dalam penjelasannya, pihak perusahaan menyebutkan adanya ketimpangan antara biaya operasional kapal dan jumlah penumpang. Beban tersebut juga meningkat pada periode tertentu, terutama menjelang hari besar seperti Imlek dan Lebaran, ketika perusahaan perlu menambah armada serta meningkatkan biaya perawatan kapal.

Selain persoalan tarif, anggota DPRD Mulyono, SE, M.Kom, turut menyoroti keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional perusahaan pelayaran yang beraktivitas di wilayah Kepulauan Meranti.

Ia berharap perusahaan dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada putra-putri daerah untuk bekerja dan berkontribusi dalam sektor transportasi laut.

"Kapal beroperasi dan bersandar di Meranti, namun tenaga kerjanya rata-rata berasal dari luar daerah. Kami sangat berharap perusahaan pelayaran dapat memberdayakan putra-putri daerah Meranti," ungkap Mulyono.

Sementara itu, Ardiansyah, SH, M.Si, mempertanyakan rencana penyesuaian tarif yang akan diberlakukan dengan memulai dari rute Kepulauan Meranti. Ia meminta perusahaan mempertimbangkan kondisi pada rute lain, seperti Tanjung Pinang, Batam, dan Tanjung Balai Karimun, sebagai bahan perbandingan sebelum mengambil kebijakan.

Pandangan lainnya disampaikan Drs. Jani Pasaribu, MM, dan Sopandi, S.Sos. Keduanya mengingatkan bahwa perubahan tarif pada rute Selatpanjang–Batam berpotensi memberikan dampak terhadap biaya transportasi lainnya.

Mereka menilai perlu dilakukan kajian secara menyeluruh agar penyesuaian tarif tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap tarif perjalanan menuju Pekanbaru maupun jasa penyeberangan kempang.

Menanggapi pembahasan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kepulauan Meranti mengimbau agar pemerintah daerah dan pihak perusahaan dapat memahami kondisi serta kepentingan masing-masing. Menurutnya, perlu dicari solusi yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sekaligus keberlangsungan operasional perusahaan pelayaran.

Pihak KSOP Kelas IV Selatpanjang juga mendukung upaya pencarian solusi melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan operator pelayaran. Persoalan usulan penyesuaian tarif tersebut selanjutnya direncanakan untuk dibahas pada tingkat Pemerintah Provinsi Riau.

Pada akhir rapat, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan harapan agar tarif tiket kapal Dumai Line dan Batam Jet dapat dipertahankan pada harga yang berlaku saat ini.

Apabila penyesuaian tarif dinilai tidak dapat dihindari setelah melalui pembahasan lebih lanjut, DPRD berharap besaran kenaikannya dapat ditekan seminimal mungkin sehingga tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

DPRD menilai transportasi laut merupakan salah satu sarana penting bagi mobilitas masyarakat Kepulauan Meranti. Karena itu, setiap kebijakan terkait tarif diharapkan mempertimbangkan kepentingan pengguna jasa serta keberlangsungan pelayanan transportasi laut. (Humas DPRD)

Terkini